BNPB Akui Masih Banyak Kekurangan dalam Penanganan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

Penulis: Naufal Lanten
Editor: Hasanudin Aco
zoom-inlihat foto BNPB Akui Masih Banyak Kekurangan dalam Penanganan Bencana
Ist
Tim Basarnas dan BNPB sedang melakukan pelatihan evakuasi korban bencana

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengakui masih terdapat banyak kekurangan dalam penanggulangan bencana di Indonesia.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Logistik dan Peralatan BNPB Zaherman Muabezi dalam Seminar dan Launching Laporan Hasil Kajian Bencana secara virtual, Kamis (29/9/2022).

“Sampai saat ini kita masih banyak kelemahan dalam penyelenggaraan pengelolaan bencana,” kata Zaherman Muabezi.

Kebdati masih ada kekurangan, ia berharap segenap tindakan dalam pengelolaan penanggulangan bencana seperti identifikasi, analisis, tindakan pencegahan hjngga mitigasi bencana dapat mengurangi risiko dari sebuah bencana.

Baca juga: Dalam Audiensi Wako Hendri Septa, Kepala BNPB Suharyanto Siap Fasilitasi Bantuan Tanggap Darurat 

Ia mengatakan BNPB bersama stakeholder terkait terus bekerja sama dan membangun kolaborasi baik dengan pemerintah pusat maupun daerah hingga pemangku kepentingan lainnya.

Itu seiring dengan semakin meningkatnya intensitas bencana serta keragaman bencana di Indonesia.

“Perbaikan di semua elemen dan pembangunan sistem pengelolaan bencana terus dilakukan mulai dari regulasi, kelembagaan, perencanaan, pendanaan, peningkatan kapasitas dan penyelenggaraan pengelolaan bencana,” kata Zaherman.

BNPB Catat 1.977 Bencana hingga 2022

Lebih lanjut Zaherman mengatakan ada 1.977 kejadian bencana hingga 2022.

Ditambahkannya, peristiwa bencana tentunya menimbulkan sejumlah kerugian, baik korban jiwa maupun pembangunan dan fasilitas publik lainnya.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, BNPB hingga tahun 2022 mencatat jumlahbkejaidan bencana sebanyak 1.977 kejadian,” ujarnya.

Menurut dia, negara berkewajiban melindungi rakyatnya dengan memberi perlindungan terhadap kehidupan, termasuk perlindungan atas bencana.

Terlebih, kata dia, Indonesia merupakan satu di antara sejumlah negara di dunia yang berada di daerah rawan bencana.

Pemerintah sebenarnya sudah mengatur terkait kebencanaan ini melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam ketentuan tersebut, peristiwa bencana terbagi dalam tiga kategori, yakni bencana alam, bencana non-alam dan konflik sosial.

“Implementsi dari perbaikan sistem tersebut adalah perkuatan regulasi dengan yang diatur dengan Undang-Undang 24/2007 tentang bencana,” katanya.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved