Rabu, 20 Agustus 2025

Bantuan Langsung Tunai

Penyaluran BLT BBM Capai 96 Persen Lebih, BPKP Tegaskan Lakukan Pengawalan dan Pengawasan

BPKP menegaskan turut mengawal dan mengawasi penyaluran bantuan sosial pengalihan subsidi BBM yang disebut sudah mencapai 96 persen lebih.

Tribunnews/JEPRIMA
Warga menunjukkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) program subsidi atau bantuan tambahan pengalihan bahan bakar minyak (BBM) yang baru dicairkan di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (7/9/2022). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), turut mengawal penyaluran bantuan sosial pengalihan subsidi BBM. 

Tanggapan Pengamat

Sementara itu sejumlah pengamat menilai bantalan sosial yang diberikan pemerintah atas kenaikan harga BBM sudah tepat untuk menjaga daya beli masyarakat.

Diberitakan Tribunnews sebelumnya, Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan kebijakan penyaluran BLT BBM yang telah dilakukan oleh pemerintah ini merupakan keputusan yang sangat strategis.

BLT BBM dan bantalan sosial lainnya disebut bisa menjaga daya beli masyarakat rentan agar inflasi tidak terlalu melonjak.

"Suatu keputusan yang sangat strategis dilakukan oleh pemerintah. Karena bagaimanapun penyesuaian harga BBM ini pasti berdampak kepada masyarakat rentan," ungkap Emrus sebagaimana dikonfirmasi pada Rabu (28/9/2022).

Pemberian BLT BBM, lanjut Emrus, lebih tepat sasaran dibandingkan pemberian subsidi BBM yang dinilai kurang tepat sasaran.

"Oleh karena itu, pemberian bantalan sosial ini kepada mereka merupakan keputusan yang tepat, dengan demikian bantalan sosial tersebut diberikan langsung kepada orang yang bersangkutan yang memang layak untuk menerima bantuan tersebut," tambahnya.

Sementara itu Pakar Ekonomi Universitas Bengkulu, Muhartini Salim menyebut, bantalan sosial sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Namun, Muhartini menyebut pemerintah harus terus melakukan update terhadap data penerima.

“Bantalan sosial ini tepat dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga ditengah kebijakan pengalihan subsidi BBM dan kenaikan harga bahan pokok di pasaran," ungkapnya.

Mensos Risma Minta Masyarakat Kawal

Mensos Tri Rismaharini.
Mensos Tri Rismaharini. (Dok. Pemkot Surabaya)

Sementara itu diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta masyarakat melaporkan apabila menjumpai ketidakberesan dalam penyaluran BLT BBM.

Mulai dari penyelewengan maupun pemotongan BLT BBM.

"Itu urusannya aparat hukum. Silakan dilaporkan, kami setiap beberapa hari sekali, Polda-Polda meminta kami bisa konferensi menjelaskan itu," kata Risma, Rabu (21/9/2022) dikutip dari Kompas TV.

Risma memastikan BLT BBM tidak dikenai potongan sama sekali.

Halaman
123
Sumber: TribunSolo.com
Berita Terkait
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan