Hendrawan Supratikno Respons Teguran DPP PDIP Soal Dewan Kolonel

Hendrawan Supratikno menilaik surat teguran yang dikeluarkan DPP PDIP cukup jelas menanggapi pembentukan Dewan Kolonel

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Eko Sutriyanto
Kolase Tribunnews.com
Dari kiri ke kanan: Johan Budi, Puan Maharani, Trimedya Panjaitan. Inilah daftar kader PDIP yang masuk dalam Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani maju sebagai capres 2024. Ada Johan Budi hingga Trimedya Panjaitan. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengeluarkan surat teguran kepada sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR RI yang membentuk 'Dewan Kolonel', untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Merespons hal itu, anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP yang merupakan satu di antara anggota Dewan Kolonel (DK), Hendrawan Supratikno menyebut adanya surat itu penegasan bahwa Dewan Kolonel tak dikenal dalam AD/ART partai.

"Sekjen (PDIP) sudah tegas menyatakan Dewan Kolonel tidak ada dan tidak dikenal dalam AD/ART PDI-P," kata Hendrawan, saat dikonfirmasi Tribunnews, Jumat (21/10/2022).

Hendrawan enggan menjawab saat ditanya mengenai kelanjutan Dewan Kolonel.

Menurutnya surat teguran yang dikeluarkan DPP PDIP cukup jelas menanggapi pembentukan Dewan Kolonel.

"Cukup dulu," ujarnya.

Baca juga: Ketua DPP PDI Perjuangan Beri Teguran Keras ke Dewan Kolonel, Ini Alasannya

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengeluarkan surat teguran kepada sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR RI yang membentuk 'Dewan Kolonel', untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pun membenarkan soal surat teguran yang dilayangkan kepada 'Dewan Kolonel' tersebut.

Komarudin juga menyebut, jika surat teguran tersebut sudah diterbitkan oleh DPP PDIP sejak 5 Oktober 2022, lalu.

"Ya, kita memberi teguran keras dan terakhir ya kepada beberapa anggota, saya tidak ingat persis ya berapa, nanti dicek lagi di surat sekretariat," kata Komarudin saat dikonfirmasi Tribunnews, Jumat (21/10/2022).

Komarudin juga mengatakan, surat tersebut sudah ditandatanganinya bersama dengan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Namun, dirinya tidak mengetahui pasti apakah surat tersebut sudah diterima oleh beberapa anggota yang mendapatkan teguran tersebut.

"Urusan surat sampai fisik sampai ke mereka itu sudah bukan urusan saya. Urusan saya ya tanda tangan itu surat, urusan sekretariat yang sampaikan surat itu kepada masing-masing," terangnya.

Halaman
123
  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved