Selain Ganjar, PDIP Bakal minta Klarifikasi Ke Kader yang Bermanuver Capres

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan, partainya akan memanggil Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo atas pernyataannya yang siap jika ditugaskan sebagai calon presiden (capres).

Tentu, pemanggilan itu untuk meminta Ganjar melakukan klarifikasi atas pernyataannya tersebut.

"Ya, kita tunggu saja momentumnya, Pak Ganjar pun akan kami lakukan klarifikasi terkait pernyataannya," kata Hasto saat ditemui di GBK Arena Senayan, Jakarta, Minggu (23/10/2022).

Bukan tanpa alasan, Hasto menegaskan, bahwa pemanggilan itu karena PDIP kini masih fokus membantu masyarakat.

Hasto juga mengatakan, bahwa terkait pemanggilan Ganjar akan dilakukan oleh Ketua DPP bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun.

Hasto mengatakan, PDIP kini belum memprioritaskan soal pencapresan untuk Pemilu 2024. Pasalnya, terkait pencapresan akan diumumkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"PDIP makin menguat dalam bergerak ke bawah untuk nyatu dengan kekuatan rakyat. Masalah capres ya belum dilakukan pengumuman oleh Bu Mega," terangnya.

Selain Ganjar, Hasto menyebutkan bahwa partainya juga akan menegakkan disiplin organisasi terhadap Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo.

Hal itu dilakukan setelah Rudy kedapatan mendukung Ganjar yang menyatakan siap maju sebagai capres 2024.

Baca juga: Survei SMRC: Jika Prabowo, Ganjar dan Anies Maju Pilpres 2024, Kemungkinan Berlangsung Dua Putaran

"Kami melakukan hal yang sama karena hukum harus berkeadilan, di PDIP sehingga Pak Rudy pun juga akan kami tegakkan disiplin organisasi," terang Hasto.

Tak hanya kepada dua kader partai tersebut, Hasto menegaskan akan menindak tegas seluruh kader yang mencoba bermanuver tekait capres 2024. Termasuk, kepada 'dewan kolonel' yang dibentuk anggota Fraksi PDIP dalam mendukung Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai Capres.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memberi sinyal siap untuk menjadi calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024.

Ganjar mengatakan, bahwa demi kepentingan bangsa dan negara, dirinya menyatakan siap menjadi capres.

Hal itu disampaikan Ganjar dalam wawancara dengan televisi swasta, dilihat Selasa (18/10/2022) malam.

Mulanya, Ganjar mengawali jawabannya, dengan menjelaskan posisi dirinya di dalam dunia politik. Apalagi, dirinya merupakan kader PDI Perjuangan.

Dalam konteks pencapresan, Ganjar melihat ada dua realitas.

Baca juga: Megawati Buka Suara soal Ganjar Pranowo Siap Jadi Capres, Minta Kadernya Jangan Grusa-grusu

“Saya itu anggota partai tentu saya melihat ada dua realitas. Pertama saya anggota partai dan ada proses politik di dalam partai yang harus kita hormati. Kedua ada realitas sosial, realitas survei yang memang itu ada,” kata Ganjar.

Untuk itu, Ganjar mengatakan akan memberikan kesempatan untuk para partai menentukan dan berkomunikasi. Hal itu dilakukan, kata Ganjar, demi mengambil keputusan yang terbaik.

Teguran keras untuk dewan kolonel

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengeluarkan surat teguran kepada sejumlah anggota Fraksi PDIP DPR RI yang membentuk 'Dewan Kolonel', untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden (Capres) 2024.

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Komarudin Watubun pun membenarkan soal surat teguran yang dilayangkan kepada 'Dewan Kolonel' tersebut.

Komarudin juga menyebut, jika surat teguran tersebut sudah diterbitkan oleh DPP PDIP sejak 5 Oktober 2022, lalu.

"Ya, kita memberi teguran keras dan terakhir ya kepada beberapa anggota, saya tidak ingat persis ya berapa, nanti dicek lagi di surat sekretariat," kata Komarudin saat dikonfirmasi Tribunnews, Jumat (21/10/2022).

Komarudin juga mengatakan, surat tersebut sudah ditandatanganinya bersama dengan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto.

Namun, dirinya tidak mengetahui pasti apakah surat tersebut sudah diterima oleh beberapa anggota yang mendapatkan teguran tersebut.

"Urusan surat sampai fisik sampai ke mereka itu sudah bukan urusan saya. Urusan saya ya tanda tangan itu surat, urusan sekretariat yang sampaikan surat itu kepada masing-masing," terangnya.

Komarudin menjelaskan, surat tersebut ditandatangani oleh dirinya dan Sekjen Hasto, karena masih dalam ranah menyangkut teguran pelanggaran disiplin anggota partai.

Lebih lanjut, surat teguran itu juga memiliki tahapan yang berjenjang, dengan sanksi terakhir yakni pemecatan.

Baca juga: Dewan Kolonel Vs Dewan Kopral, Bambang Pacul: Itu Cuma Kongkow-Kongkow

"Dan teguran itu berjenjang. Jadi, kalau berulang-ulang ya diberi teguran keras, teguran keras terakhir. Kalau diulang lagi, ya teguran lebih keras, ya pemecatan," jelasnya.

Namun, terkait mekanisme pemecatan, merupakan ranah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Prosedurnya kita rekomendasikan. Bidang kehormatan merekomendasikan kepada Ibu Ketua Umum. Lalu, Ibu Ketua Umum menandatangani pemecatan kalau sudah menyangkut pemecatan dan keanggotaan," katanya.

Komarudin juga menjelaskan, bahwa teguran tersebut ditujukan karena menggunakan organisasi yang tidak ada dalam aturan organisasi atau AD/ART Partai.

Kemudian, perintah keputusan menyangkut dukung mendukung Capres bagi struktur partai atau anggota DPR itu ada di ranah Ketua Umum PDI Perjuangan. 

"Jadi tidak bisa membagi kubu-kubu, mendukung si A si B, semua tegak lurus untuk mengamankan keputusan Kongres yaitu menunggu keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Jadi tidak bisa dibuat kubu-kubuan itu," tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Beberapa anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) membentuk Dewan Kolonel untuk mendukung Puan Maharani menjadi calon presiden (capres) 2024, dengan meningkatkan elektabilitas Puan.

Pembentukan tim dengan nama Dewan Kolonel ini diusulkan oleh anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi, dan dikoordinatori oleh Trimedya Panjaitan.

"Gimana nih kita yang mendukung Mbak Puan, gimana kalau kita bikin tim. Tim yang ikut membantu Mbak Puan untuk jadi capres. Ini enggak ada kaitannya sama DPP lho ya," kata Johan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Johan menuturkan, awalnya Dewan Kolonel hanya beranggotakan enam orang. Saat ini, Dewan Kolonel beranggotakan 12 orang yang berada di 11 komisi berbeda di DPR.

Baca juga: Soal Pembentukan Dewan Kolonel, Puan: Itu Hanya Nama dan Bentukan

Mereka adalah anggota berasal dari Komisi I yakni Dede Indra Permana dan Sturman Panjaitan. Kemudian Junimart Girsang dari Komisi II DPR.

Selanjutnya Trimedya Panjaitan Komisi III, Riezky Aprilia Komisi IV, Lasarus Komisi V, Adi Satriyo Sulistyo Komisi VI, Dony Maryadi Oekon Komisi VII.

Esti Wijayati dari Komisi VIII, Abidin Fikri Komisi IX, Agustin Wilujeng Komisi X. 

Terakhir sari Komisi XI yaitu Hendrawan Supratikno dan Masinton Pasaribu.

"Serius. Serius ini. Yang ngusulin saya, namanya ya. Itu memang saya yang ngusulin," kata Johan.

Sementara itu, Koordinator Dewan Kolonel Trimedya Panjaitan menyebut, Dewan Kolonel bertugas meningkatkan elektabilitas nama Puan baik di level komisi DPR hingga daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota DPR dari Fraksi PDIP.

"Bagaimana mewangikan mbak Puan di dapil kita masing-masing. Kalau program rigid enggak tapi kita merasa kita khawatir kalau bukan darah bung Karno ini nasib keluarga Bung Karno sama seperti nasib keluarga Soeharto di Golkar," ungkapnya. (*)