Profil Prijono Tjiptoherijanto, Ketua Majelis Pakar PPP

TRIBUNNEWS.COM - Berikut profil Prijono Tjiptoherijanto, yang masuk dalam susunan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Dalam situs resmi PPP, nama Prijono Tjiptoherijanto terpilih menjadi Ketua Majelis Pakar, periode 2020-2025.

Tak heran jika Prijono Tjiptoherijanto masuk menjadi Ketua Majelis Pakar, ia merupakan salah satu ilmuwan Indonesia.

Dikutip dari Wikipedia, Prijono Tjiptoherijanto lahir pada 3 April 1948 di Malang, Jawa Timur.

Selain menjadi Ketua Majelis Pakar PPP, saat ini Prijono Tjiptoherijanto juga tergabung dalam Anggota Komisi ASN Guru Besar Sastrawan sejak 1973.

Prijono Tjiptoherijanto juga pernah menjadi anggota Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), diangkat oleh Presiden SBY pada 2014 silam.

Baca juga: Susunan Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Plt Ketua Umum Dijabat Mardiono

Tak hanya itu, Prijono juga merupakan perintis Komunitas Negeri Poci, yang dimulai pada tahun 1993.

Masih dalam laman yang sama, Prijono mendedikasikan hidup sebagai guru besar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Prijono merupakan pakar pakar demografi dan kependudukan, ekonomi kesehatan, pemberantasan kemiskinan, dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Dikutip dari situs resmi UI, Prijono meraih gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Pemerintahan dari FE Universiatas Indonesia pada 1973.

Kemudian, pada 1977, Prijono memperoleh gelar M.A (S2) di bidang ekonomi dari University the Philippines.

Dan tahun 1981, Prijono menyelesaikan program S2 dan meraih gelar Ph.D atau Doktor di University of Hawaii.

Beberapa hasil pemikiran Prijono digunakan untuk berbagai pihak, khususnya Bappenas dan BKKBN.

Prijono juga berperan aktif di Lembaga Demografi FEUI dengan menghasilkan banyak karya.

Satu di antaranya, penelitiannya yang berjudul Civil Service Reform in Indonesia telah dipublikasikan oleh Kobe University (Jepang) tahun 2007. Prof. Prijono juga telah menyelesaikan penelitian mengenai 'Civil Service Reform in Selected ASEAN Countries" yaitu di Malaysia, Thailand dan Filipina. (*)

(Tribunnews.com)