Kepala BSKDN Minta Perumus Kebijakan Miliki Kapasitas Global dalam Berinovasi

Kepala BSKDN Kemendagri, Yusharto Huntoyungo meminta perumus kebijakan memiliki kapasitas global dalam berinovasi.

Penulis: Reza Deni
Istimewa
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo. 

Laporan Reporter Tribunnews.com,  Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo meminta perumus kebijakan memiliki kapasitas global dalam berinovasi.

Hal itu disampaikannya saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kelembagaan Strategi Kebijakan yang digelar BSKDN Kemendagri.

Penutupan tersebut berlangsung di Hotel New Saphir Yogyakarta, Jumat (2/12/2022).

Dalam sambutannya, Yusharto mengatakan, pihaknya telah berupaya menghadirkan narasumber terbaik dari berbagai pakar untuk memberikan pemahaman kepada para peserta yang berasal dari perwakilan pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota (pemkab/pemkot).

Sebagai upaya untuk membentuk visi dan misi global kepada para perumus kebijakan, BSKDN menghadirkan President of the Korea Local Government Municipal Police Institute, Young Hoon Ahn sebagai narasumber.

Baca juga: BSKDN Pacu Para Stakeholder Berkolaborasi Tingkatkan SDM Perumus Kebijakan

"Kami datangkan narasumber dari negara lain, harapannya dapat memberikan insight baru bagi kita semua, agar mulai memiliki visi-misi berspektif global dalam berinovasi," kata Yusharto.

Lebih lanjut, Yusharto menerangkan bahwa pemerintah pusat akan melakukan bimbingan dan pengawasan (binwas) terhadap daerah dalam mengatasi masalah inovasi.

Dia menambahkan, BSKDN akan membantu penyelesaian masalah tersebut melalui pengembangan aplikasi pengukuran indeks inovasi, sehingga mempermudah daerah dalam menginput data.

"Saya sudah diskusi dengan para Kepala Pusat (kapus) dengan beberapa pengembang kita akan membuat aplikasi yang sifatnya dashboard untuk bisa mengisi data sekaligus tetapi akan terbagi untuk seluruh indeks yang ada, meningkatkan interoperabilitas antara sistem satu dengan sistem yang lain yang akan melakukan pengukuran indeks," kata dia.

Di sisi lain, dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran (TA) 2023 kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Desember 2022.

Baca juga: Kepala BSKDN Apresiasi Gelaran Bogor Innovation Award: Lebih Komprehensif dari Daerah Lain

Presiden Jokowi, dikatakan Yusharto, menekankan agar jajaran pemerintah tidak melakukan pekerjaan yang bersifat rutinitas.

Menurut Yusharto, pesan tersebut dapat dimaknai sebagai dorongan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi saat ini.

"Hal tersebut (pesan Presiden) sejalan dengan konsep learning organization, yakni masalah yang sekarang kita hadapi tidak bisa diselesaikan dengan cara atau pendekatan masa lalu."

"Itu berarti inovasi berada di depan untuk melakukan penyelesaian atas masalah yang ada saat ini," tutur Yusharto.

Sebagai informasi tambahan, dalam rakornas tersebut Yusharto juga menyerahkan DIPA BSKDN Tahun 2023 kepada Sekretaris Badan (Sesban) Litbang Kemendagri dan sejumlah Kepala Pusat (Kapus) Litbang Kemendagri.

  • KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved