Pro Kontra Pernyataan Luhut soal OTT KPK Perburuk Citra Negara, Sebut Digitalisasi Sistem Solusi

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera juga sepakat dengan Novel dan Agus.

Menurutnya pernyataan Luhut aneh jika disampaikan oleh seorang pejabat negara.

Mardani menilai seharusnya Luhut mendukung penuh aksi pemberantasan korupsi agar pelaku tindak pidana korupsi merasa takut.

"Ini pernyataan yang aneh. Mestinya aksi berantas korupsi didukung."

"OTT bagus untuk membuat pelaku  korupsi jadi takut," kata Mardani, Selasa (20/12/2022).

Mardani berharap Luhut dapat menjelaskan pernyataannya itu agar tak terkesan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.

"Pak LBP perlu menjelaskan maksudnya. Jangan justru terkesan melemahkan aksi pemberantasan korupsi," lanjut Mardani.

Baca juga: Novel Baswedan Respons Pernyataan Luhut soal OTT KPK: Masih Belum Bisa Pahami Dampak Korupsi?

Respon Mahfud

Melansir Instagram @mohmahfudmd, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menilai tak ada yang salah dengan pernyataan Luhut.

Menurutnya, digitalisasi penindakan kegiatan korupsi juga dapat menjadi salah satu cara agar pemerintah tak kecolongan.

"Tak salah dong Pak Luhut, daripada kita selalu dikagetkan oleh OTT lebih baik dibuat digitalisasi dalam pemerintahan agar tak ada celah korupsi, kan memang begitu arahnya."

"Itulah sebabnya Pemerintah, antara lain, pernah mengajukan RUU Pembatasan Transaksi Dengan Uang Tunai, maksudnya agar transaksi tak bisa memberi celah pada korupsi," kata Mahfud MD.

Saat ini, lanjut Mahfud, kita juga sedang menunggu Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

"Pekan ini Men-PANRB sudah mengirimkan draft SPBE kepada Presiden untuk ditandatangani sebagai bagian dari upaya penyelenggaraan pemerintahan secara digital agar tak mudah untuk berkorupsi. Jadi Pak Luhut benar. Apanya yang salah?," kata Mahfud.

Sebelumnya, Luhut mengatakan pentingnya digitalisasi sebagai salah satu upaya mencegah korupsi.