Kamis, 11 September 2025

Reshuffle Kabinet

Elite Nasdem Tanggapi Djarot soal Reshuffle Kabinet: Evaluasi Menteri Bukan Kerjaan PDIP

Politisi senior Partai Nasdem Bestari Barus menanggapi pernyataan politisi PDIP soal dua menteri Nasdem minta untuk dievaluasi.

Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Arif Fajar Nasucha
Tribunnews.com/Danang Triatmojo
Politisi senior Partai Nasdem Bestari Barus menanggapi pernyataan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, soal dua menteri Nasdem yang diminta untuk dievaluasi. 

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi sinyal adanya perombakan kabinet atau reshuffle kabinet.

Pernyataan Jokowi soal reshuffle kabinet ini mendapat tanggapan dari sejumlah partai politik dan pengamat.

Satu di antaranya yakni Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Ideologi dan Kaderisasi Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat

Ia meminta dua menteri kabinet Jokowi untuk dievaluasi.

Kedua menteri tersebut berasal dari Partai NasDem

Terkait kabar dua menteri Nasdem diisukan bakal dicopot, Politisi senior Partai Nasdem Bestari Barus meresponsnya dengan santai. 

Baca juga: Jokowi Buka Kemungkinan Reshuffle Kabinet, PDIP hingga NasDem Beri Tanggapan

Namun ia menilai evaluasi kinerja seorang menteri bukan wewenang dari suatu partai, melainkan kewenangan seorang Presiden.

"Saya kira evaluasi menteri itu bukan kerjaannya PDIP ya, tapi Pak Presiden," kata Bestar, dikutip dari program Kabar Petang TvOneNews, Minggu (25/12/2022).

Menurutnya, PDIP seharusnya tak ikut campur dalam memberikan penilaian terhadap kinerja menteri. 

"Kita harus pahami koalisi ini tidak ada leadernya, jadi menilai kinerja kabinet Jokowi kita serahkan saja ke Pak Jokowi sebagai Presiden."

"Jadi jangan juga kemudian ada partai politik yang ada di dalam koalisi merasa menjadi leader di kolisi itu memberikan penilaian-penilaian," ujar Bestari.

Bestari menuturkan, yang berhak menilai kinerja menteri adalah Presiden dan atau tim yang dibentuk khusus untuk melakukan evaluasi. 

"Penilaian itu harusnya dilakukan oleh presiden atau tim presiden yang dibentuk untuk melakukan penilaian tersebut."

"Yang jelaskan bukan Pak Djarot yang ditunjuk," tutur Bestari. 

Bestari kemudian menegaskan, reshuffle Kabinet Indonesia Maju merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden.

Halaman
12
Sumber: TribunSolo.com
Rekomendasi untuk Anda
AA

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan