Jawab Isu Ditawari Kursi Menteri, PKS Tegaskan Tak Tergiur dan Tetap Jadi Oposisi hingga Pemilu 2024

Laporan Reporter Tribunnews.com, Naufal Lanten

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera buka suara soal kabar tawaran kursi menteri di tengah isu reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anggota Komisi II DPR RI ini membantah bahwa PKS menyodorkan nama Wakil Ketua Majelis Syura, Ahmad Heryawan atau Aher.

“Enggak lah. Inget saya. Enggak akan PKS tergoda Insyaallah,” kata Mardani Ali saat ditemui di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2023).

Perihal adanya tawaran kursi menteri tersebut, Mardani mengatakan DPP PKS dan juga Sekjen PKS lebih mengetahui hal tersebut.

Kendati demikian, ia memastikan rekan-rekan PKS tidak tergiur dengan tawaran kursi menteri tersebut.

“Kalau ditawarkan enggaknya, teman-teman DPP mungkin Sekjen, presiden yang tahu. Tapi setahu saya tawaran-tawaran seperti itu tidsk mempan di PKS,” ujarnya.

Mardani mengatakan PKS akan tetap menjadi Oposisi hingga Pemilu 2024 mendatang. 

Sebab menurut dia, hal itu merupakan komitmen partai untuk membangun demokrasi nasional.

“Iya. Oposisi (sampai Pemilu 2024),” tuturnya.

“Karena buat PKS yang terpenting kita bisa membangun negeri ini dengan sehat, demokrasinya maju dan kuat,” tuturnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar secara tegas menyatakan kalau pihaknya akan tetap bekerja di luar pemerintahan atau oposisi.

"PKS tetap berada di luar pemerintahan. Yang penting PKS ada di luar pemerintahan," kata Aboe saat ditemui di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta Selatan, Jumat (20/1/2023).

Meski demikian, Aboe menyatakan, tawaran itu memang benar adanya dan dia meyakini seluruh partai juga turut ditawari.

Hanya saja, PKS sejauh ini kata dia, menyatakan sikap untuk tetap berada di luar pemerintahan.

"Ya semua (Partai) ditawari semua, enggak ada masalah," tukas dia.

Sebelumnya, PKS melalui Wakil Ketua Majelis Syura Mohammad Sohibul Iman juga menanggapi isu tawaran dua kursi menteri di kabinet Jokowi.

Iming-iming itu untuk membujuk PKS menarik dukungan dari Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024 mendatang.

Baca juga: Kabar Ditawari Kursi Menteri di Tengah Isu Reshuffle, PKS: Kami Tetap Ada di Luar Pemerintahan

Menurutnya, PKS memang sejak dulu ditawari masuk ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi.

Namun, PKS bersikukuh untuk tetap berada di luar pemerintahan.

"Kalau masalah ditawari masuk kabinet sih sejak periode pertama juga kami ditawari. Tapi kami ucapkan terima kasih dan kami tetap diluar pemerintahan," kata Sohibul, Sabtu (29/10/2022).

Sohibul mengamini jika benar adanya isu tawaran dua menteri untuk PKS.

Dia menyebut usulan itu diduga berasal dari salah satu menteri yang juga merupakan ketua partai politik.

"Sekarang memang berhembus isu PKS ditawari 2 posisi menteri. Kami telusuri info ini, katanya itu usulan dari seorang menteri yang juga ketum sebuah partai. Konon Pak Jokowi senang dengan usulan tersebut," ucapnya.

"Tapi entah bagaimana tiba-tiba info tersebut disebarkan oleh pihak-pihak tertentu, padahal tawaran tersebut belum sampai kepada kami. Jadi kami bingung," sambung dia.