Gubernur Bali Kembali Tegaskan Tolak Israel dalam World Beach Games

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Bali, I Wayan Koster, kembali menyuarakan penolakannya terhadap Israel untuk tidak ikut serta dalam event World Beach Games yang akan diadakan di Bali pada Agustus 2023 mendatang.

I Wayan Koster mengatakan Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.

Dalam hal itu, I Wayan koster kembali menegaskan penolakan terhadap Israel dalam event World Beach Games.

"Bahwa tidak ada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel."

"Konsekuensinya adalah tidak boleh menerima di tempat resmi dan di acara resmi," ungkap I Wayan Koster, dikutip dari YouTube Kompas TV, Kamis (6/4/2023).

Ia juga menjelaskan, Israel tak boleh mengibarkan bendera negara serta tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan negaranya di Indonesia.

Baca juga: World Beach Games 2023, Ketua NOC Indonesia Belum Berpikir Cari Opsi Pengganti Bali

"Dan lebih lanjut tidak boleh mengibarkan bendera negaranya dan tidak boleh menyanyikan lagu kebangsaan negaranya," ujar Wayan Koster.

Terkait hal itu, Wayan Koster menyatakan penolakan Israel tidak diperbolehkan main di Indonesia.

Ia pun juga akan mengusulkan kepada pihak penyelenggara event agar Israel tak boleh ikut ajang tersebut.

"Jadi karena itu ya tidak bisa, saya juga akan mengusulkan kepada semua penyelenggara jika dilaksanakan di Bali, ya Israel jangan diikutkan," tandasnya.

Sementara, Dito Ariotedjo selaku Menteri Pemuda dan Olahraga menanggapi atas penolakan Israel oleh Gubernur Bali itu.

Ia mengatakan akan mengomunikasikan persoalan tersebut dengan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.

"Ini akan kita komunikasikan lebih intens dan lebih lanjut, dan pastinya saya secara resmi akan berbicara dengan Bu Menlu untuk menyikapi hal ini," ujar Dito Ariotedjo.

Ia juga menyebutkan bahwa akan tetap mempertahankan agar event World Beach Games agar bisa diselenggarakan nantinya.

"Kita belum bicara tentang gagal ya, kita akan tetap mempertahankan dan Kemlu pun sudah berbicara tentang World Beach Games akan tetap dilaksanakan. Jadi kita berlandaskan dari Kemlu saja," terangnya.