Sidang ASCC ke-29, Sepakati Empat Dokumen Dibawa ke KTT ASEAN

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, BALI - Sejumlah isu prioritas dibahas dalam sidang Dewan Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN ke-29/ The 29th ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) Council Meeting di Hotel Sofitel Nusa Dua Bali, pada Senin (8/5/2023).

Diantaranya isu perlindungan pekerja migran, pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan melalui jejaring antar desa ASEAN, memperkuat upaya regional untuk mempromosikan pembangunan yang inklusif, serta inisiatif One Health di ASEAN.

Sidang yang dipimpin Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy tersebut dihadiri oleh Menteri Pilar Sosial Budaya ASEAN, yaitu Menteri Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Brunei Darussalam, Haji Nazmi Bin Haji Mohammad; Menteri Informasi, Budaya, dan Pariwisata Laos, Suanesavanh Vignaket; Menteri Pariwisata, Seni dan Kebudayaan Malaysia, Dato’ Tiong King Sing; Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura, Masagoz Zulkifli; dan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Sosial Filipina, Rex Gatchalian.

Selain itu hadir juga Sekretaris Kementerian Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand Anukul Peedkaew;  Menteri Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Vietnam Nath Bunroeun; Deputi Menteri Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial Vietnam Nguyen Ba Hoan; Wakil Menteri Sosial dan Inklusi Timor-Leste, Signi Chandrawati Verdial; serta hadir pula Sekjen ASEAN, Kao Kim Hourn.

Baca juga: Indonesia dan ASEAN Perlu Hati-hati Sikapi Gagasan Global Security Initiative oleh China

Di hadapan para delegasi Menko PMK menerangkan pentingnya empat dokumen  pilar Sosial Budaya ASEAN, untuk dibahas sebelum dibawa ke KTT ASEAN di Labuan Bajo pada 10-11 Mei 2023.

Keempat dokumen tersebut yakni : ASEAN Leaders’ Declaration on One Health Initiative; ASEAN Declaration on Protection of Migrant Workers in Crisis Situations; ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers; dan ASEAN Leaders’ Statement on the Establishment of the ASEAN Villages Network.

Prioritas pertama adalah One Health Initiative untuk memperkuat arsitektur kesehatan regional.

Hal ini dilatarbelakangi oleh munculnya Pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis multidimensi dan kerentanan kesehatan semakin meningkat.

Selain itu, deklarasi One Health Initiative menekankan keterpaduan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan ke dalam sistem kesehatan untuk meningkatkan pencegahan dan respons terhadap pandemi di masa depan.

"Melalui adopsi ASEAN Leaders’ Declaration on One Health Initiative, Indonesia menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi untuk mengatasi tantangan kesehatan yang kompleks ini," ujar Muhadjir.

Kedua, untuk memperkuat perlindungan pekerja migran, termasuk mereka yang berada dalam situasi krisis baik di darat maupun di laut.  Hal ini sebagai respons terhadap dampak signifikan pandemi terhadap komunitas pekerja migran di kawasan ASEAN.

Karenanya, dua dokumen, yakni ASEAN Declaration on Protection of Migrant Workers in Crisis Situations dan ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers diajukan Indonesia dalam Pilar Sosial Budaya.

"Merupakan kewajiban moral kami untuk memastikan bahwa komunitas-komunitas tersebut terlindungi dengan baik, sejalan dengan semangat Konsensus ASEAN tentang Perlindungan dan Pemajuan Hak-Hak Pekerja Migran," ujarnya.

Ketiga, percepatan pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan melalui pembentukan jaringan desa dan kerjasama dengan Mitra ASEAN dan Sektor Swasta melalui dokumen ASEAN Leaders’ Statement on the Establishment of the ASEAN Villages Network.