Deretan Kritik Anies Baswedan ke Pemerintahan Jokowi, Soal Mobil Listrik hingga Kemakmuran Tak Rata

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini deretan kritik bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Anies Baswedan menyampaikan pidato di depan relawannya pada Minggu (7/5/2023) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat.

Dalam pidato politik berjudul "Meluruskan Jalan, Menghadirkan Keadilan" tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan sejumlah kritik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.

Dihimpun Tribunnews.com, Rabu (10/5/2023), berikut ini deretan kritik Anies:

1. Kritik adanya intervensi pemerintah dalam urusan pencapresan

Dalam pidatonya, Anies meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melakukan intervensi soal pencapresan di Pemilu 2024.

Mantan Menteri Pendidikan meminta Presiden Jokowi bersikap netral.

“Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record."

“Jadi tidak perlu ada intervensi,” kata Anies Baswedan, Minggu (7/5/2023), dikutip dari TribunJakarta.com.

Baca juga: Elite NasDem Bilang Anies Bakal Hentikan Program Jokowi yang Buruk Bila Terpilih Jadi Presiden

Anies juga menyindir pihak yang takut kehilangan kekuasaannya, lantaran Pilpres 2024 bukanlah hal yang baru.

“Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasaan, maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, tidak juga berpindah, (kekuasaan) ini ada pada saudara semua rakyat Indonesia."

“Kepada kekuatan pada rakyat, bukan pada yang lain. Jaga kekuasaan sampai nanti di TPS. Ini bukan statistik, itu hak untuk menentukan perjuangan,” ujarnya.

2. Kritik program mobil listrik

Anies juga mengkritik program subsidi mobil listrik yang dijalankan pemerintah. 

Bacapres dari Koalisi Perubahan (Nasdem, Demokrat dan PKS) ini menyebut para pemilik mobil listrik adalah golongan yang tidak berhak mendapatkan subsidi. 

"Soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies.

Lagi pula, kata Anies, penggunaan kendaraan listrik akan lebih baik jika berfokus pada kendaraan umum berbasis listrik.

"Kalau kita hitung apalagi ini contoh ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik perkapita perkilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak," ucapnya.

"Emisi perkilometer perkapita untuk mobil listrik dibandingkan dengan bus berbasis BBM. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bus memuat orang banyak sementara mobil memuat orang sedikit," imbuhnya.

Baca juga: Anies Baswedan Diprediksi Menang Satu Putaran

Selain itu dengan pengalaman Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, kendaraan pribadi listrik justru menambah kemacetan lantaran tidak menggantikan mobil berbasis bahan bakar fosil.

"Kendaraan pribadi berbasis listrik dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya, dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan," kata dia.

3. Kritik soal kemakmuran yang tidak merata

Dalam pidatonya, Anies juga memberi kritik soal kemakmuran di Pemerintahan Jokowi yang menurutnya tidak merata. 

Awalnya, Anies mengajak para relawannya untuk mengingat ke belakang sejarah berdirinya Indonesia. 

"Dalam kesempatan ini, menengok ke depan dengan melihat perkembangan sejak awal bangsa ini terbentuk," ungkap Anies, dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (7/5/2023).

Kemudian Anies pun menceritakan awal mula terbentuknya bangsa Indonesia.

"Indonesia adalah masyarakat di nusantara, yang pada tahun 1928 lokasinya di Jakarta memutuskan untuk menjadi satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan."

"Sebuah keputusan besar untuk menjadi Indonesia di 1928, itu lah satu yang pertama menjadi satu bangsa dengan satu bahasa persatuan," ujarnya.

Seiring berjalannya waktu, Anies menyebut setelah itu Indonesia menjadi satu negara, sehingga dapat menjadi negara Republik Indonesia.

Pada saat Republik ini berdiri, kata Anies, para pendiri bukan hanya menyusun cita-cita bangsa.

Namun, semua rakyat berjuang untuk mendapatkan janji kemerdekaan pada tahun 1945.

Ia pun menegaskan bahwa Indonesia bukan kumpulan negara kecil-kecil.

Tetapi bangsa ini merupakan suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Bahwa Indonesia bukan negara kumpulan negara kecil-kecil, tapi kita adalah sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia," ucapnya.

Kemudian pada tahun 1957, Anies mengatakan bahwa ada deklarasi Juanda yang menyatakan seluruh wilayah air di dalam bagian dari negara Indonesia dijadikan sebagai satu teritorial.

Baca juga: Survei SMRC: Ganjar Diyakini Lanjutkan Program Jokowi Ketimbang Prabowo dan Anies

Akan tetapi perjuangan tersebut membutuhkan waktu yang lama.

"Dan akhirnya di tahun 1982, kita resmi diakui dunia sebagai satu teritori Indonesia," terangnya.

Kemudian, ia pun menuturkan bahwa bangsa Indonesia setelah melihat sejarah ke belakang, harus juga menengok arah bangsa ke depan.

Ia menyebut saat ini masyarakat Indonesia belum memiliki kemakmuran yang rata.

"Ya negara kita satu, tetapi kemakmurannya masih berbeda-beda," katanya.

Anies pun berharap untuk ke depan, bangsa Indonesia bisa menghadirkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

(Tribunnews.com/Daryono/Rizki Sandi Putra/Ifan Riski) (TribunJakarta/Dionisius Arya Bima Suci)