Prabowo Ungkap Dugaan Korupsi di BUMN-BUMD, Komisi III DPR Usulkan RDP

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan tegas dan mengejutkan dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR/DPR dan DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Di hadapan para wakil rakyat, Prabowo blak-blakan mengungkap adanya perilaku korup di tubuh BUMN dan BUMD yang dinilai merugikan negara. Fakta itu kata Prabowo tidak perlu ditutup - tutupi.

Pernyataan ini langsung mendapat respons dari Komisi III DPR RI, yang menyatakan akan mengusulkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi.

Anggota Komisi III DPR Fraksi PKS, Nasir Djamil menyatakan optimismenya ihwal pidato Presiden Prabowo bisa meneguhkan upaya pemberantasan korupsi di tubuh BUMN maupun BUMD.

"Saya yakin masyarakat sangat optimis atas apa yang disampaikan pak Presiden tadi khususnya dalam penegakan hukum," kata Nasir kepada wartawan, Sabtu (16/8/2025).

Dirinya akan mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) ke pimpinan komisi III untuk mengetahui data - data, dan sejauh mana penanganan perkara khususnya korupsi di masing-masing mitra kerja.

"Kita akan usulkan kepada pimpinan komisi III terkait hal tersebut untuk dilakukan RDP meminta konfirmasi langsung kepada mitra kerja kami terkait data dan sudah sejauh mana penanganannya," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakui setelah 299 hari duduk di posisi kepala negara, ia semakin tahu ada banjir praktik penyelewengan di lingkungan pemerintahan. Perilaku - perilaku korupsi tersebut terjadi di setiap institusi, organisasi pemerintahan, maupun berbagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Dari pengamatannya ini, Prabowo kembali menyatakan bahwa masalah korupsi memang masih menjadi persoalan terbesar bangsa Indonesia.

“Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita,” kata Prabowo dalam pidatonya di sidang tahunan MPR/DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Menurut Prabowo, temuan ini tidak harus ditutup-tutupi. Sebab untuk memperbaiki atau menuntaskan segala masalah, langkah pertama yang harus diambil adalah mengakui kesalahan tersebut. 

“Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi,” ungkapnya.

“Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri, harus berani melihat kesalahan sendiri, harus berani melihat penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa perbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki,” jelas Prabowo.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah PT Atlas Resources Tbk.

Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mulai menyelidiki kasus ini sejak 2023 dan telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, termasuk Direktur PT Atlas Resources Tbk, Joko Kus Suliyastyoko.