Utang Rp 2 Miliar ke RS Polri, Kepala BP2MI: Pekerja Migran Pulang karena Sakit Tak Bisa Diprediksi
Benny mengatakan, hal ini agar menjadi konsen pemerintah dan DPR RI untuk menyiapkan anggaran yang cukup dalam rangka memberikan pelayanan kepada PMI
Penulis:
Ibriza Fasti Ifhami
Editor:
Muhammad Zulfikar
Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani membenarkan soal instansinya yang berutang ke Rumah Sakit (RS) Polri sebesar Rp 2 Miliar per tahun.
Benny menjelaskan, utang itu ada dikarenakan BP2MI melakukan pelayanan atau mengurus para pekerja migran yang dipulangkan dari negara tempat bekerjanya ke Indonesia, karena sakit.
Adapun kata Benny, jumlah pekerja migran pulang ke Tanah Air karena sakit unpredictable atau tidak bisa diprediksi.
Baca juga: BP2MI Setiap Tahun Punya Utang Rp 2 Miliar ke RS Polri karena Banyak Urus Pekerja Migran yang Sakit
"Setiap tahun (utang ke RS Polri). Karena begini, orang dipulangkan karena sakit angkanya unpredictable," kata Benny, kepada Tribunnews.com, Selasa (16/5/2023).
"Sampai di sini (Indonesia), kita jemput mereka. Dibawalah dirujuk ke RS Polri, karena kita kerja sama dengan Polri," sambungnya.
"Nah karena unpredictable angkanya. Tidak bisa menentu tiap hari datang berapa banyak, dari negara mana. Setiap tahun rata-rata utang kita Rp 2 miliar ke RS Polri."
Terkait hal itu, Benny mengaku malu BP2MI harus berutang ke RS Polri.
Baca juga: Kepala BP2MI Janji Tidak Akan Pernah Injakkan Kaki di Malaysia, Ini Sebabnya
"Sebetulnya malu loh lembaga negara berutang ke pihak yang kita ajak kerja sama. Untung RS Polri. Coba kalau RS Polri enggak mau. Kira-kira RS mana yang mau diutangin tiap tahun," ujarnya.
Benny mengatakan, hal ini agar menjadi konsen pemerintah dan DPR RI untuk menyiapkan anggaran yang cukup dalam rangka memberikan pelayanan kepada para pekerja migran.
"Ini kan jadi konsen negara, konsen pemerintah, konsen DPR agar negara benar-benar menyiapkan anggaran yang cukup," ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Benny mengungkapkan, telah menyampaikan soal penambahan anggaran untuk BP2MI kepada Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
"Sudah (disampaikan). Terakhir saya ketemu Pak Pratikno, saya ketemu Menseskab Pak Pramono Anung," katanya.
Benny mengatakan, meminta kenaikan anggaran sebesar Rp 300 miliar, dari anggaran BP2MI saat ini, yakni sebesar Rp 300 miliar.
"Enggak banyak. Badan lain Rp 1 triliun per tahun loh. Dari Rp 300 miliar sekarang, cukuplah ditambah sekitar Rp 300 miliaran, jadi Rp 600 miliar," ungkap Benny.
Sebelumnya, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengungkapkan, setiap tahun punya utang sebesar Rp 2 miliar ke Rumah Sakit (RS) Polri.
Hal ini disampaikan Ketua BP2MI Benny Rhamdani, dalam sambutannya saat melepas 367 Pekerja Migran Indonesia (PMI) Skema G to G Korea Selatan, di Slipi, Jakarta Barat, Senin (15/5/2023).
Baca juga: BP2MI: WNI yang Disandera di Myanmar Adalah PMI Un-prosedural
Benny mengatakan, selama tiga tahun terakhir, ada sebanyak 94 ribu orang PMI dideportasi dari luar negeri.
"Mereka tidak sesuai prosedur, mereka ilegal, dan mereka dulu diberangkatkan oleh sindikat TPPO (tindak pidana perdagangan orang," kata Benny, dalam sambutannya, Senin ini.
Dijelaskan Benny, jumlah PMI yang sakit telah mencapai sebanyak 3.368 orang.
"Yang sakit sudah 3.368. Yang meninggal 1.921, rata-rata dua peti jenazah masuk ke tanah air kita melalui bandara pelabuhan," sambungnya.
Adapun katanya, kepulangan PMI yang sakit, dari luar negeri ke Indonesia itu ditangani oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Kemudian, lanjut Benny, setibanya di Indonesia langsung menjadi tanggung jawab BP2MI.
"Yang dideportasi ini kepulangan ke Indonesia ditangani oleh Kemenlu. Tiba di Indonesia menjadi tanggung jawab BP2MI sampai kembali ke kampung halaman," ucapnya.
Dalam proses melayani PMI itu, diakui Benny, BP2MI menyiapkan mulai dari tiket pesawat, tiket bus, dan pembiayaan rumah sakitnya.
"3.368 tiba di bandara, kita rujuk ke rumah sakit Polri. Dirawat hingga sembuh dengan biaya kami BP2MI. Setelah itu pulang ke kampung halaman dibiayai oleh kami juga," katanya.
Oleh karena itu, Benny mengungkapkan, setiap tahun BP2MI selalu punya utang sebesar Rp 2 miliar ke RS Polri.
"Sehingga setiap tahun kami berutang Rp 2 miliar ke RS Polri," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengeluhkan, anggaran dana yang didapatkan instansinya kecil.
Hal itu disampaikan Benny, dalam sambutannya saat melepas 367 PMI skema G to G Korea Selatan, di Slipi, Jakarta Barat, Senin (15/5/2023).
Momen itu berawal, ketika Benny menjelaskan mengenai hal yang dilakukan BP2MI untuk melayani pekerja migran Indonesia (PMI).
Benny mengatakan, banyak hal yang sebetulnya ingin ditanggung BP2MI dalam proses memberikan pelayanan itu.
Namun, kata Benny, hal itu sulit karena anggaran BP2MI dari pemerintah yang menurutnya kecil.
"Kita ingin menanggung banyak hal sebetuknya. Tapi anggarannya kecil," kata Benny, di Jakarta, Senin ini.
"Anggaran BP2MI itu Rp 300 miliar. Enggak pernah naik," sambungnya.
Dijelaskan Benny, 61 persen dari jumlah anggaran BP2MI dihabiskan untuk pegawai.
Sisa 39 persen, katanya, dialokasikan untuk program.
Karena jumlah tersebut, menurut Benny, tidak mencukupi. Alhasil, BP2MI pun harus mengemis ke beberapa instansi lain.
"61 persen habis untuk pegawai, karena kita punya kantor di 23 provinsi. Jadi hanya 39 biaya program. Akhirnya inilah lembaga yang ngemis-ngemis untuk program," ungkapnya.
"Ngemis ke Mandiri, dibantu apa. Nanti kita curhat ke Baznas, dibantu apa oleh Baznas," sambungnya.
Bahkan, Benny mengatakan, BP2MI harus menyewa ambulans untuk membawa PMI yang pulang dari luar negeri dalam kondisi sakit, dari bandara menuju ke rumah sakit.
"Bayangin, menangani orang sakit pulang dari luar negeri, ambulansnya kita nyewa. Naudzubillah," katanya.
Hal itu diungkapkan Benny, membuatnya berpikir terkait keseriusan pemerintah dalam mengurus PMI.
"Makanya saya berpikir negara ini serius enggak sih ngurus PMI. Hanya untuk ambulans kita butuh di 23 provinsi, dan di pusat, Bandara Soekarno-Hatta untuk menjemput peti jenazah, menjemput orang sakit untuk kita rujuk ke rumah sakit," lanjut Benny.
Akselerasi Penguatan SDM Nasional, Mandiri Sahabatku Dukung Pemberdayaan 125 PMI di Kuala Lumpur |
![]() |
---|
Kementerian P2MI Akan Ambil Opsi Evakuasi Jika Konflik Thailand - Kamboja Pecah Lagi dan Ancam WNI |
![]() |
---|
Tangis Pecah Saat Penyerahan Jenazah 4 Anak Korban Kebakaran Bukit Duri di RS Polri Kramat Jati |
![]() |
---|
Jasad Pria Misterius di Ciliwung Sulit Dikenali, Bagian Kepala Diduga Dimakan Biawak |
![]() |
---|
Fit and Proper Test Calon Dubes, Adik Luhut Bicara soal Hilirisasi hingga Pekerja Migran |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.