PBNU dan PP Muhammadiyah Kembali Tegaskan Tolak Politik Identitas di Pemilu 2024
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pihaknya menolak politik identitas di Pemilu 2024.
Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengingatkan jangan ada bakal calon presiden (bacapres) dan bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang membawa politik identitas.
"Kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas Islam bahkan kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU. Jadi kami tidak mau ada ada kompetitor pilih orang NU," kata Gus Yahya usia bertemu jajaran PP Muhammadiyah di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023).
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan pihaknya menolak politik identitas di Pemilu 2024.
Dia pun mengajak semua peserta Pemilu mengedepankan politik yang objektif dan rasional.
"Mari kita berkontestasi mengedepankan politik yang objektif, rasional dan di dalam koridor demokrasi," kata Haedar.
Haedar mengatakan bahwa politik identitas adalah tindakan yang menggunakan sentimen primordial demi mendulang suara.
"Primordial itu agama, ras, suku, golongan yang sering kita sebut SARA. Karena menyandarkan, maka sering terjadi politisasi sentimen atas nama agama, ras, suku, golongan yang akhirnya membawa ke arah polarisasi," tandasnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pbnu-muhammadiyah-12w.jpg)