Soal Kasus Dugaan Korupsi Beras Bansos di Kemensos, Menteri Risma Merasa Aneh, Tempat Lain Terlibat

Risma pun memastikan, para pejabat tersebut tidak lagi ditugaskan di kantor pusat Kemensos dan dinon-jobkan demi mengungkap kasus dugaan korupsi ini.

Langkah mutasi yang Risma ambil tersebut juga untuk mempermudah pihak Inspektorat Kemensos dalam proses pengawasan.

Baca juga: 5 Poin Pernyataan Mensos Risma soal Penggeledahan Kemensos oleh KPK dalam Kasus Bansos Beras

"Agar dia tidak megang keuangan yang berat. Saya pindah, karena kan kalau ada salah harus kita periksa."

"Waktu kita habis, karena kita butuh inspektur untuk mengawal program saya, karena saya tidak ingin saat saya jadi menteri kemudian ada masalah."

"Jadi saya minta konsentrasi inspektur itu mengawal saya," ungkap Risma.

Kendati demikian, Risma juga mengatakan dirinya nantinya ada kemungkinan digugat jika pejabat yang dinon-jobkan tidak terbukti terlibat kasus dugaan korupsi tersebut.

"Tadi yang saya katakan, saya memang ada yang saya non-jobkan, tapi itu harus diperiksa dulu."

"Saya kalau lakukan itu karena saya bisa digugat. Jadi mereka berhak gugat saya kalau itu nggak betul," katanya.

KPK Geledah Kantor Kemensos

Sebelumnya, penyidik Komisi KPK melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) di Salemba, Jakarta, pada Selasa (23/5/2023) kemarin.

Hal tersebut dikonfirmasi oleh Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri.

“Benar, ada kegiatan dimaksud,” kata Ali Fikri.

Penggeledahan yang dilakukan oleh KPK tersebut terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.

Kendati demikian, Ali Fikri belum mengungkapkan perkembangan lebih lanjut mengenai upaya paksa penggeledahan Kantor Kemensos tersebut.

Sebagai informasi, KPK menyebut dugaan korupsi penyaluran beras bansos itu terjadi di seluruh Indonesia dan terdapat data penerima PKM pada PKH yang fiktif alias palsu.