Klarifikasi Gerindra Soal Prabowo Subianto Dipanggil Jokowi Buntut Proposal Damai Rusia-Ukraina

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra mengklarifikasi mengenai rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi bakal memanggil Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto buntut proposal perdamaian perang Rusia-Ukraina.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan Prabowo bukan dipanggil Presiden Jokowi.

Akan tetapi, dia hanya diundang untuk membahas proposal perdamaian perang Rusia-Ukraina.

"Bukan panggilan, undangan, jadi panggilan kaya panggilan KPK, bukan. Undangan. Teman-teman jangan salah ya, nggak ada yang ngomong panggilan. Tapi memang koordinasikan wajar Presiden dengan menterinya dan apa yang disampaikan Pak Prabowo itu kan bagus sekali ya," kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Ia menuturkan seharusnya proposal perdamaian perang Rusia-Ukraina buatan Prabowo harus disambut positif.

Baca juga: Istana Bela Prabowo Soal Proposal Damai Perang Rusia-Ukraina

Sebab, Eks Danjen Kopassus itu menjadi pelopor perdamaian kedua negara tersebut.

"Beliau mempelopori bagaimana ada tawaran solusi yang konkret karena kan beliau mewakili kegelisahan pemimpin-pemimpin hampir di seluruh dunia," jelasnya.

"Sebenarnya yang gelisah itu bukan yang terkait di deket Ukraina sama Rusia saja, teman-teman bayangkan ini kalau perang terus meluas melibatkan negara negara besar seperti ini, ya ini bahaya sekali bagi kita semua bisa berdampak," sambungnya.

Baca juga: Jokowi Secepatnya Panggil Prabowo Bahas Proposal Damai Rusia-Ukraina

Lebih lanjut, Habiburokhman mengklaim proposal perdamaian perang Rusia-Ukraina itu telah melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

"Pasti koordinasi, jangan teknis. Kalau teknis tanya komisi I ya, tapi tentu dalam kapasitas pak Prabowo sebagai Menhan memiliki kualifikasi untuk melakukan yang namanya diplomasi pertahanan ya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan belum membahas soal usulan proposal perdamaian perang Rusia-Ukraina bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Pasalnya kata Jokowi, ia belum bertemu dengan Prabowo.

Baca juga: Presiden Jokowi akan Panggil Menhan Prabowo, Minta Penjelasan Soal Proposal Damai Rusia-Ukraina

"Belum, belum ketemu," kata Jokowi sebelum bertolak ke Singapura di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (7/5/2023).

Proposal perdamaian tersebut disampaikan Prabowo pada KTT pertahanan Shangri-La Dialog di Singapura beberapa waktu lalu.

Jokowi mengatakan akan bertemu Prabowo secepatnya.

"Secepatnya, tapi belum," katanya.

Jokowi Sebut Proposal Bukan Buatan Dirinya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa proposal perdamaian perang di Ukraina yang diusulkan Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto bukan berasal dari dirinya.

Proposal perdamaian Rusia-Ukraina yang disampaikan pada KTT pertahanan Shangri-La Dialog di Singapura tersebut kata Jokowi, berasal dari Prabowo sendiri.

"Itu dari pak Prabowo sendiri," kata Jokowi usai menghadiri Rakernas III PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/6/2023).

Jokowi mengatakan belum bertemu lagi dengan Prabowo usai usulan tersebut disampaikan di Singapura.

Ia akan segera memanggil Prabowo untuk meminta penjelasan mengenai proposal usulan perdamaian itu.

"Tapi saya belum ketemu dengan pak Prabowo. Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang. Saya minta penjelasan mengenai apa yang pak Menhan sampaikan ya," katanya.

Proposal Resolusi Perdamaian Ukraina-Rusia ala Prabowo

Menhan Prabowo menyampaikan proposal resolusi perdamaian untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia saat hadir dalam forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu (3/6) lalu.

Ada lima poin yang disampaikan Prabowo dalam proposal perdamaian tersebut, di antaranya:

Pertama, gencatan senjata. Dalam hal ini penghentian permusuhan di tempat pada posisi saat ini dari kedua pihak yang tengah berkonflik.

Kedua, saling mundur masing-masing 15 kilometer ke baris baru (belakang) dari posisi depan masing-masing negara saat ini.

Ketiga, membentuk pasukan pemantau. Ia menyarankan PBB diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara itu.

Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB yang terdiri dari kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh baik Ukraina dan Rusia.

Kelima, PBB harus mengorganisir dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

Usulan Prabowo tersebut mendapat respons dari pihak Ukraina maupun Rusia.

Ukraina menolak usulan tersebut karena dinilai mencerminkan usulan Rusia.

Ukraina merasa tidak butuh mediator seperti itu.

Sementara itu pihak Rusia menyambut baik setiap Proposal perdamaian yang diajukan termasuk dari Menhan Indonesia.