Jadi DPO, Bripka Andry Bakal Koordinasi ke Propam Supaya Tak Dianggap Kabur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bripka Andry Darmairawan, anggota Brimob Polda Riau yang viral karena membongkar uang setoran ke atasannya kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Terkait itu, Bripka Andry sendiri akan berkoordinasi dengan Propam Polda Riau agar tidak dianggap melarikan diri alias kabur setelah kasus ini viral.

"Saya akan koordinasi secepatnya kepada propam polda Riau sehingga saya tidak dikatakan mangkir atau kabur ya," kata Bripka Andry kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (19/6/2023). 

Meski begitu, Bripka Andry saat ini sudah merasa lega karena telah melaporkan aksi atasannya, Kompol Petrus Hottiner Simamora itu.

"Namun saya sudah lega dengan membuat laporan di Yanduan DivPropam Mabes Polri, keluarga saya juga saya yakinkan, 'sudah, kita sudah buat laporan'," ujarnya. 

Andry mengatakan pihaknya diminta untuk menunggu selama 20 hari setelah aduan tersebut diajukan.

Setelah 20 hari itu, dirinya akan kembali dipanggil untuk pemberitahuan kejelasan dari proses aduannya. 

"Ada [bukti-bukti], sebagian saja untuk syarat laporannya. Nanti lebih lanjutnya, setelah saya dipanggil setelah 20 hari diterima laporan saya," ucapnya. 

Desersi hingga DPO

Polda Riau mengatakan jika Bripka Andry Darmairawan, anggota Brimob yang memberikan setoran kepada atasannya, Kompol Petrus H Simamora berstatus desersi.

Bripka Andry tidak pernah masuk atau melaksanakan tugas di Korps Bhayangkara setelah dimutasi pada 3 Maret 2023 lalu.

"Bripka A desersi. Sejak dimutasi tanggal 3 maret 2023 tidak melaksanakan dinas," kata Kabid Humas Polda Riau Kombes Nandang Mu'min saat dikonfirmasi, Kamis (8/6/2023).

Pihak kepolisian, kata Nandang, hingga kini belum bisa meminta keterangan Bripka Andry terkait pemberian setoran itu karena masih belum diketahui keberadaannya.

Oleh karenanya, ia mengatakan jajaran Polda Riau saat ini masih terus mencari keberadaan yang bersangkutan. 

Bripka Andry, lanjut Nandang, saat ini telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).