Bahlil Lahadalia Siap jadi Calon Ketua Umum Golkar, Disebut Bukan Kader tapi hanya Simpatisan

"Setiap kader yang merasa bertanggung jawab untuk pengabdian kepada partai, saya pikir semuanya terpanggil," ungkap Bahlil, Selasa.

Namun, pencalonannya tersebut, dikatakan Bahlil harus melalui mekanisme resmi partai.

"Ya (siap), tapi lewat mekanisme partai," katanya.

Dewan Pakar Sebut Bahlil Tak Punya Rekam Jejak

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Ganjar Razuni mengatakan, Bahlil tidak mempunyai rekam jejak untuk maju mencalonkan diri menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Meskipun setiap kader memang memiliki hak untuk maju mencalonkan diri menjadi ketua umum.

"Menjadi pertanyaan juga, apa kontribusi dan keterlibatan Bahlil di Partai Golkar. Maka rekam jejaknya belum terlihat di dalam Partai Golkar," kata Ganjar kepada wartawan, Senin (24/7/2023).

"Bagaimanapun juga, jam terbang itu penting," ucap Ganjar.

Dijelaskan Ganjar, keterlibatan dalam partai hingga pemahaman tentang sekrup-sekrup politik Partai Golkar sangat penting bila ingin mencalonkan diri menjadi ketua umum.

Baca juga: Wakil Ketua DPD Golkar Papua Ungkap Kontribusi dan Rekam Jejak Bahlil di Partai: Sangat Jelas

"Pemahaman anatomi kelompok strategis dan orang di dalam partai ini belum terlihat. Kenal sosok orang di dalam partai itu sangat penting dalam manajemen partai," ucapnya.

"Kedua hal ini harus menyatu dalam talenta dan genetik Partai Golkar. Akar ini belum terlihat. Jadi Bahlil mesti banyak orientasi dulu. Ini partai besar dan partai senior di Indonesia sejak 20 Oktober 1964," imbuh Ganjar.

Ganjar mengatakan, sebagai kader partai harus mengerti prinsip senioritas dan minta ahar bersabar hingga 2024 nanti.

"Sebagai kader Partai Golkar kami belajar tentang prinsip senioritas. Dia harus bersabar setidaknya hingga 2024," ungkapnya.

Bahlil Disarankan Ikut Munas Akhir Tahun

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, jika Bahlil ingin serius maju harusnya menunggu momen Munas nanti, setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 selesai.