PDIP Bantah Sengaja Adang Rocky Gerung di Yogyakarta

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto membantah partainya sengaja mengadang akademisi Rocky Gerung saat ingin bertemu mahasiswa di Yogyakarta.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya wartawan soal tudingan Rocky Gerung bahwa dirinya dihadang PDIP saat ingin menemui mahasiswa.

"Ya kita enggak pernah mengadang," kata Hasto saat ditemui di sela-sela acara pelatihan juru kampanye (Jurkam) muda Partai di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (5/8/2023).

Terkait kader PDIP yang melaporkan Rocky Gerung ke Polisi soal dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi, Hasto mengatakan itu merupakan aksi spontanitas.

Sebab, pihanya tak bisa menghalangi kader yang bergerak secara spontan lewat jalur hukum.

Apalagi, PDIP merupakan partai yang turun ke bawah berada di akar rumput.

Sehingga, ketika ada pihak-pihak yang diduga menghina sosok Presiden Jokowi tak bisa dihindarkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum.

"Kita kan menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, maka ada kader-kader yang secara spontan menempuh jalan hukum," ungkap Hasto.

Politisi asal Yogyakarta pun menyambut baik sikap Rocky Gerung yang menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan akibat pernyataan yang diduga menghina Presiden Jokowi.

"Ketika Pak Rocky Gerung sudah menyampaikan permohonan maaf, sebagai orang Timur kita saling maaf memaafkan," ucap Hasto.

"Kita harus menyampaikan hal-hal yang positif apalagi ini berkaitan dengan sosok Presiden ya, itu merupakan hal yang baik," sambung dia.

Sementara, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai relawan yang laporkan Rocky Gerung ke polisi imbas umpatan ke Presiden Jokowi.

Ray menilai relawan tersebut lebih layak disebut kelompok pembela Jokowi.

"Tapi, saya juga miris berbalut jengkel dengan pelaporan kelompok yang menamakan diri sebagai relawan Jokowi. Mengapa? Kata relawan yang mereka sematkan, menurut saya, sudah jauh dari makna yang sesungguhnya," kata Ray, Sabtu.

Ray melanjutkan mereka lebih tepat disebut sebagai loyalis atau bahkan kelompok pembela Jokowi (KPJ).

"Kita tetap perlu menempatkan organ-organ relawan dalam posisinya. Yakni menjaga demokrasi yang mana salah satu pilarnya adalah kemauan melakukan kritik, disamping dukungan," kata Ray.

"Kelompok-kelompok yang menamakan diri sebagai relawan ini, alergi pada kritik dan sangat suka pada puja puji. Makanya mereka lebih tepat disebut sebagai loyalis, atau bahkan kelompok pembela," sambungnya.

Seturut dengan itu, kehadiran mereka kata Ray, nampak hanya pada urusan soal bagi-bagi jabatan, dan pembelaan pada figur Jokowi.

"Mereka tak terlihat menelaah apa subtansi kritik yang disampaikan. Mereka tidak hadir saat dimana visi-misi Jokowi dilihat tidak sesuai dengan faktanya," kata Ray.

"Mereka seperti enggan turut dalam upaya mendorong apa yang mesti dilakukan dan ditinggalkan oleh Jokowi. Soal revisi UU KPK misalnya, yang ditolak banyak pihak, malah mereka diam. Dan banyak kasus lainnya," tegas Ray.  

Baca juga: Alasan Bareskrim Ambil Alih 13 Laporan dan 2 Pengaduan soal Rocky Gerung, Buntut Diduga Hina Jokowi

Sebelumnya, Rocky Gerung menuding PDIP menghalangi dirinya bertemu dengan mahasiswa di Yogyakarta.

"Yang menggemparkan kemarin di Yogya itu saya dihalangi untuk bertemu kurang lebih 1.000-1.500 mahasiswa. Justru itu dihalangi oleh PDIP," kata Rocky dalam jumpa pers di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat.

Menurut Rocky, partai besutan Megawati Soekarnoputri tak perlu menghalanginya untuk berbicara dengan mahasiswa.

"Saya merasa buat apa kalian menghalangi saya, toh kalian partai, kalian punya kekuatan untuk mengubah UU, silakan ubah UU di DPR," ujarnya.

Dia pun menyayangkan adanya penghalangan tersebut lantaran dirinya mengajar di Sekolah Megawati.

"Padahal saya bertahun-tahun mengajar di Sekolah Megawati itu tentang pikiran bangsa," ucap Rocky.

"Jadi kalau saya mau terangkan soal pikiran bangsa tapi dihalangi oleh partai bagaimana saya mengajar tentang pikiran bangsa," sambungnya.

Rocky menjelaskan dirinya tak bermaksud menghina Jokowi sebagai individu, melainkan pada jabatannya sebagai presiden.

"Karena itu saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Itu yang menyebabkan Pak Jokowi tidak mau melaporkan saya," ungkapnya.           

Baca juga: Poin-poin Klarifikasi Rocky Gerung, Minta Maaf, tapi Bukan ke Jokowi hingga Singgung Sikap Moeldoko

Dia menerangkan dirinya mengkritisi Presiden Jokowi terkait kebijakan pemerintah mengenai UU Omnibus Law.

"Berkali-kali buruh minta direview itu UU, enggak ada dipahami," ungkapnya.

Selain itu, dia juga mengkritisi langkah Pemerintahan Presiden Jokowi yang membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tanpa meminta izin pada masyarakat adat.

"Pernah enggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat, tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal publik," jelasnya. (Tribun Network/yuda).