Food Estate Dikritik, Sekjen Gerindra: Pak Prabowo Jalankan Program Pemerintah Jokowi-Maruf Amin

Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyinggung soal adanya potensi terbentuknya perbedaan pendapat para pejabat di internal pemerintahan.

Pernyataan Muzani itu menyikapi terkait adanya kritik dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terhadap program Food Estate yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya pak Jokowi dan pak Ma'ruf Amin

Menurut Muzani, perbedaan pendapat itu wajar terjadi di internal pemerintahan.

Baca juga: Dikritik Keras PDIP, Jokowi Tetap Gelontorkan Anggaran untuk Food Estate di RUU APBN 2024

"Ya selalu saja ada potensi seperti itu, kami tidak menafikan dalam satu perahu, dalam satu mobil perjalanan selalu saja ada orang yang melihat arah kanan, ada yang melihat arah ke kiri dan melihat arah ke depan dan seterusnya. Ada," kata Muzani kepada awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Hal itu juga kata Muzani, sebagai bagian dari dinamika dalam perjalanan suatu pemerintahan.

Sehingga menurut dia, setiap pihak sejatinya bisa menikmati suasana atau dinamika tersebut.

Baca juga: PDIP Kritik Program Food Estate Jokowi, Pengamat: Jangan Cuma Kecam, Gunakan Hak Interpelasi di DPR

"Sehingga ada yang menikmati suasana itu dalam suatu perjalanan, jadi kami memahami itu," tutur dia.

Menurut Muzani, program food estate tersebut merupakan murni diinisiasi oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin.

"Yang terpilih adalah Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin maka yang dijalankan adalah program dan visi misinya pak Jokowi dan pak Ma'ruf Amin," kata Muzani.

"Yang dilaksanakan oleh pak Prabowo sepenuhnya program pemerintah Jokowi-Maruf Amin," sambungnya.

Menurut Muzani, dalam kepemerintahan yang menganut sistem presidensial maka tidak ada program yang dicanangkan oleh kementerian, termasuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Termasuk kata Muzani, tidak adanya visi misi menteri melainkan visi dan misi presiden dan wakil presiden.

"Ingat, ini adalah sistem pemerintahan presidensil, di mana kampanye calon presiden dan kampanye calon wakil presiden akan menjadi program pemerintah bila presiden dan wakil presiden itu terpilih menjadi presiden dan wakil presiden," tukas dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan mengatakan proyek food estate atau lumbung pangan merupakan bagian dari kejahatan lingkungan hidup.

Hal itu terkait temuan soal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang adanya dugaan uang hasil kejahatan lingkungan sebesar Rp 1 triliun mengalir ke partai politik (parpol).

"Kami mengapa memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate," kata Hasto seusai menghadiri acara pemberian rekor MURI kepada PDIP terkait pengobatan gratis di Ciawi, Bogor, Selasa (15/8/2023).

Hasto menuturkan dalam praktiknya disalahgunakan lantaran banyak hutan-hutan ditebang habis.

"Tetapi dalam praktik pada kebijakan itu (food estate) ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estatenya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," ujarnya.

Baca juga: Sekjen PDIP Kritik Keras Program Food Estate, Serang Jokowi dan Prabowo?

Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) ini mengajak semua pihak pentingnya merawat bumi Pertiwi Indonesia.

Karenanya, Hasto mengingatkan masyarakat untuk mencari calon pemimpin yang memiliki rekam jejak merawat bumi Pertiwi Indonesia.

"Mari kita cari pemimpin yang betul-betul punya track record dalam merawat Pertiwi, merawat kehidupan dalam merawat kehidupan, di dalam membangun masa depan yang berkemajuan bagi seluruh komponen bangsa," ungkapnya.

Lebih lanjut, dia meminta PPATK agar mengungkapkan temuan tersebut. Terlebih, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memilki perhatian terhadap lingkungan.

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," tutur Hasto.