Pilpres 2024
Dugaan AS Cawe-cawe Pemilu 2024, Gubernur Lemhannas: Jika Operasinya Ada, Maka Sudah Patah
Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menanggapi dugaan intervensi atau cawe-cawe Amerika Serikat (AS) dalam Pemilu 2024 melalui Color Revolution
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto menanggapi dugaan intervensi atau cawe-cawe Amerika Serikat (AS) dalam Pemilu 2024 melalui Color Revolution yang sebelumnya ditulis dalam artikel berjudul "Leaked: CIA Front Preparing Color Revolution in Indonesia” yang dimuat mintpressnews.com pada 6 September 2023.
Menurutnya, upaya AS mempengaruhi politik di Indonesia melalui jejaring bantuan sudah diamati sejak masa Orde Lama dan Orde Baru.
Hal tersebut disampaikannya saat Konferensi Pers Gubernur Lemhannas RI Tahun 2023: "Menuju Kematangan Demokrasi Indonesia" di kantor Lemhannas RI Jakarta pada Senin (18/9/2023).
"Tapi kami berkeyakinan kondisinya sudah jauh berbeda sehingga kita memiliki ketahanan yang lebih tangguh untuk mencegah munculnya intervensi-intervensi seperti itu," kata Andi.
"Begitu laporan itu muncul ke publik, dibahas secara luas, maka ya sudah pasti operasinya langsung patah. Operasinya pasti tidak berlanjut, operasinya langsung patah, jikapun ada operasi tersebut," sambung dia.
Respons Kedubes AS di Jakarta
Juru Bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta Michael Quinlan telah memastikan AS tidak pernah ikut campur dalam urusan pemilihan umum (pemilu) 2024 di Indonesia.
Hal itu disampaikan Quinlan merespons beredarnya dokumen CIA di RI jelang Pemilu 2024 terkait revolusi warna.
Selain itu, Kedubes AS juga menyebut info tersebut adalah kabar bohong atau hoaks.
"Ini adalah berita palsu (hoaks). Amerika Serikat tidak memihak dalam pemilu," kata Quinlan kepada Tribunnews.com, Senin (11/9/2023).
Quinlan mengatakan sebagai negara yang memiliki kesamaan dengan Indonesia, yakni sama-sama menjalankan demokrasi, maka pemilihan umum diharapkan bebas dan adil.
Pihaknya meminta agar informasi yang dinilainya tidak bisa dipertanggungjawabkan itu tidak dipercaya.
"Satu-satunya hal yang penting bagi kami adalah proses pemilu yang bebas dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kami menyangkal komentar yang tidak bertanggung jawab dan tidak berdasar yang menyatakan sebaliknya," kata Quinlan.
Dokumen Soal Revolusi Warna
Sebelumnya beredar sebuah dokumen yang disebut mengungkap rencana badan intelijen Amerika Serikat (CIA) tengah mempersiapkan revolusi warna di Indonesia.
Revolusi warna tersebut kerap digunakan untuk menggambarkan operasi intelijen AS dalam membangun demokrasi liberal di negara lain, termasuk dengan menggulingkan rezim.
Baca juga: Daftar Lengkap Bantuan Senjata dan Amunisi Amerika Serikat ke Ukraina Buat Lawan Rusia
Banyak laporan menyebut, termasuk artikel Kedubes China di Indonesia, revolusi warna disiapkan CIA melalui National Endowment for Democracy (NED) untuk mempengaruhi Pemilu 2024.
NED sendiri adalah Non Goverment Organization (NGO) atau LSM swasta yang disinyalir mendapat pendanaan dari pemerintah AS dan disebut-sebut menjadi “front CIA” untuk melakukan revolusi warna.
Situs Kedubes China di Jakarta juga menyebut NED, sebagai salah satu “prajurit”, “sarung tangan putih” dan “pejuang demokrasi” utama pemerintah AS, menumbangkan pemerintah yang sah dan mengembangkan kekuatan boneka pro-AS di seluruh dunia atas nama “mempromosikan demokrasi”.
Disebutkan, NED beroperasi di lebih dari 100 negara dan menyalurkan lebih dari 2 riby hibah setiap tahun.
Organisasi itu juga disebut kerap memberikan hibah untuk membiayai revolusi di berbagai negara untuk mencapai tujuannya.
Dalam artikel berjudul "Leaked: CIA Front Preparing Color Revolution in Indonesia” yang dimuat mintpressnews.com, 6 September 2023, NED disebut tengah memperluas aliran dana hibahnya ke berbagai LSM, kelompok sipil penting, partai politik di Indonesia hingga kandidat untuk Pemilu 2024.
Artikel itu juga menuliskan bahwa dugaan "bermainnya" NED juga terungkap dalam laporan mingguan yang dikirim International Republican Institute (IRI) Indonesia ke kantor pusatnya di Washington pada bulan Juni, Juli, dan Agustus 2023.
Selain itu, disebutkan pula dugaan cawe-cawe AS terhadap pilpres.
Dalam artikel ditulis ada dokumen yang menujukkan pertemuan perwakilan IRI dengan pejabat tinggi Kedutaan Besar AS di Jakarta, Ted Meinhover.
Dalam pertemuan itu, Meinhover disebut menyampaikan kekhawatiran Washington soal elektabilitas Prabowo Subianto yang meningkat secara dramatis dan menyoroti soal elektabilitas Anies Baswedan yang menurun.
Di akhir laporannya, penulis artikel tersebut, Kit Klarenberg, mengatakan dari sudut pandang Washington penting memastikan terbentuknya pemerintahan yang patuh di Indonesia tidak dapat disepelekan.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/sby-beserta-jajaran-partai-demokrat-bertemu-ketua-umum-partai-gerindra-prabowo-subianto.jpg)