Cak Imin Kritik Program Food Estate di Pemerintahan Jokowi: Terbukti Gagal

TRIBUNNEWS.COM - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengkritik program food estate atau lumbung pangan yang dibuat oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Cak Imin berpendapat program food estate terbukti gagal. Hal tersebut disampaikannya usai menjadi pembicara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (27/9/2023).

"Food estate terbukti gagal," kata Cak Imin, dikutip dari Wartakota.

Ia kemudian meminta pemerintah mengevaluasi program tersebut dan membuat program ketahanan pangan yang baru dengan melibatkan masyarakat, khususnya petani.

Baca juga: Kata Cak Imin Ketum PSI dapat Bekingan Presiden Jokowi, Kaesang Langsung Singgung Hasil Pemilu 2019

Setelah tanah-tanah pertanian milik rakyat diidentifikasi, kemudian diorganisasi dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional.

"Food estate terbukti gagal, maka jalan cepat yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi tanah-tanah pertanian punya rakyat, diorganisir dengan manajemen bisnis raksasa pangan nasional," jelasnya.

Cak Imin menyebut masalah pangan di Indonesia tak bisa diselesaikan melalui program food estate.

Ia berpendapat, bahan pangan akan aman jika pengorganisasian manajemen pengelolaan tani lebih masif dan dipimpin pemerintah.

Menurutnya, pemilik tanah level kecil bisa digabungkan dalam satu koordinasi.

Jika tak dilakukan, Cak Imin memprediksi Indonesia akan selalu impor bahan-bahan pokok secara terus menerus di masa mendatang.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, pernah menyinggung program food estate yang tidak dijalankan dengan baik oleh menteri Jokowi.

Menurut Hasto, selama ini program tersebut merupakan bagian dari platform PDIP di bidang pangan.

Namun, ketika dimandatkan Jokowi kepada menterinya, justru menterinya itu tak menjalankan dengan baik.

Hal itu disampaikan Hasto saat ditanya wartawan soal program food estate apakah akan dikembangkan ke sektor kelautan.

Mengingat, pertanyaan itu dilayangkan awak media usai Hasto mengunjungi Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University di Bogor.