Sidang Tanwir IMM Respons Sembilan Isu Kebangsaan Kontemporer

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) menyelenggarakan agenda Tanwir pada 1-3 Desember 2023.

Agenda ini diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah seluruh Indonesia.

Ketua Umum DPP IMM Abdul Musawir Yahya menyebut, ada sembilan isu kebangsaan yang harus direspons oleh IMM.

Dengan ini IMM mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkolasi memajukan Indonesia sebagaimana tema yang diangkat dalam tanwir kali ini.

"Penyelesaian sembilan permasalahan bangsa ini menjadi syarat untuk kemajuan bangsa. Oleh karena itu, semua elemen bangsa harus berkolabarasi menangani masalah-masalah itu jika mau memajukan Indonesia," kata Abdul dalam keterangannya Senin (4/12/2023).

Forum Tanwir IMM ini merumuskan 9 pernyataan sikap sebagai respons atas dinamika kebangsaan mutakhir.

Rumusan pernyataan sikap ini disampaikan dalam agenda penutupan Tanwir XXXII di Sofyan Hotel, Jakarta.

Sembilan poin tersebut mencermati isu korupsi, pendidikan, kesenjangan sosial dan ekonomi, masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap Perempuan, isu Pemilu 2024, krisis lingkungan, masalah generasi muda, masalah hukum dan keagamaan.

Pertama, IMM mengkritik kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. IMM memandang merebaknya kasus korupsi di Indonesia adalah akibat langsung dari meluruhnya integritas penegak hukum juga kuatnya intervensi kekuatan politik.

"Kekuatan politik itu dipandang sering tebang pilih, menyasar lawan politik. IMM memandang. Pemerintah adalah penanggung jawab utama pemberantasan korupsi dan penegakan keadilan," ujar Abdul.

Kedua, dalam Tanwir ini, IMM juga mengkritik masalah pendidikan nasional yang dipandang sebagai penyebab utama merosotnya kualitas manusia Indonesia.

Dalam soal ini, IMM memandang masalah Pendidikan harus segera diselesaikan, baik secara sistemik maupun secara teknis.

Ketiga, IMM mengevaluasi masalah kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Masalah tersebut lahir karena merosotnya kualitas pendidikan, minimnya akses sumber daya, kebijakan ekonomi yang kurang merata hingga menguatnya oligarki yang menguasai hajat hidup orang banyak.