Kasus Korupsi Baju Hazmat, KPK Dalami Proses Penentuan Harga Pokok APD di Kawasan Berikat
Usut dugaan korupsi proyek APD untuk Covid-19 di Kemenkes, KPK dalami proses penentuan harga pokok baju hazmat di kawasan berikat.
Penulis:
Ilham Rian Pratama
Editor:
Theresia Felisiani
lihat foto
Surya/Ahmad Zaimul Haq
baju hazmat. Usut dugaan korupsi proyek APD untuk Covid-19 di Kemenkes, KPK dalami proses penentuan harga pokok baju hazmat di kawasan berikat.
Putusan ini diketok oleh ketua majelis Siti Hamidah dengan anggota majelis Djuyamto dan Agung Sutomo Thoba pada Kamis, 22 Juni 2023.
Baca juga: 5 Juta Set APD Covid-19 di Kemenkes Dikorupsi, KPK Terapkan Tuntutan Hukuman Mati?
Dalam putusannya, tiga tergugat itu dinilai telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi terkait pembelian APD terhadap PT Permana Putra Mandiri yang dipesan pada saat Indonesia dilanda pandemi Covid-19.
Gugatan itu dimenangkan PT Permana Putra Mandiri dan menghukum Kemenkes dan BNPB sebesar Rp300 miliar lebih.
"Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi," demikian bunyi putusan PN Jaksel yang dilansir website PN Jaksel.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.