Beras Langka, Diduga karena Pembatasan Ekspor Negara Pemasok Beras hingga Macetnya Distribusi

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) atau Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, beras SPHP yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini digunakan untuk memperluas jangkauan penyaluran sehingga masyarakat dapat lebih mudah memperolehnya.

Hal ini merupakan strategi pemerintah untuk mengamankan stok beras di Indonesia.

"Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pack di pasar ritel, hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog. Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel masing-masing."

"Perlu dipahami beras SPHP ini berasal dari CBP yang digelontorkan secara luas ke masyarakat demi stabilisasi pasokan dan harga. Ini juga merupakan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang memerintahkan agar beras pemerintah disalurkan secara masif," kata Arief dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).

Namun, yang terjadi saat ini beras mengalami kelangkaan.

Arief membeberkan alasan di balik pembelian beras premium di ritel modern atau toko swalayan dibatasi.

Ia mengatakan, hal ini agar distribusinya bisa berjalan merata.

"Enggak, (sudah) dari dulu (pembatasan dilakukan), dari beberapa bulan lalu kan udah dikerjain begitu. Dari berapa bulan lalu kan memang kita (membatasi pembeliannya per orang) 2 pack. Supaya apa? Supaya distribusinya rata," kata Arief di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024).

Jika tak dibatasi, lanjut Arief, ada kemungkinan konsumen bisa membeli beras dalam jumlah banyak.

"Misalnya biasa nyetok di rumah 5 kg atau 10 kg, didobelin jadi 20 kg. Kebayang enggak kalau 2 kali lipat? Buat apa juga (menyimpan beras, red) di rumah terlalu banyak? Orang barangnya ada terus kok," ujar Arief.

Baca juga: Beras SPHP Bulog Mulai Langka di Pasar Ritel Modern

Disebut Tak Ancam Ketahanan Pangan Nasional

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi mengatakan, fenomena kelangkaan beras premium sebenarnya belum akan berdampak signifikan pada ketahanan pangan nasional.

Sebab, stok beras non-premium ketersediannya masih cukup di tingkat pedagang.

"Karena ini beras premium sejatinya belum mengancam soal kelangkaan pangan, karena ada beras lain yang non-premium," papar Tulus pada Senin (12/2/2024).

Meski demikian, kata Tulus, pemerintah tetap harus turun tangan untuk membenahi kelangkaan di sejumlah wilayah ini.

Jika dalam kurun waktu beberapa hari ke depan harga beras premium tak kunjung turun, dikhawatirkan dapat mempengaruhi harga beras jenis lainnya.

"Pemerintah via Bapanas dan Bulog harus segera mengatasi terganggunya pasokan beras premium tersebut, tujuannya agar tidak menimbulkan kecemasan di masyarakat hingga bisa memicu kenaikan harga untuk jenis beras lainnya," ujar Tulus.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Dennis Destryawan/Nitis Hawaroh/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz/Bambang Ismoyo)