Ganjar Pilih Jadi Oposisi Prabowo-Gibran: PDIP Beri Pujian, Gerindra dan Golkar Beda Pandangan 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman tidak mempermasalahkan keputusan Ganjar menjadi oposisi Prabowo-Gibran.

Habiburokhman berujar, pihaknya tidak akan menghalangi keinginan Ganjar itu.

"Tentu sikap tersebut merupakan hak dari pak Ganjar ya, secara pribadi. Kalau memang sudah menjadi pilihan pak Ganjar kami tidak akan mungkin bisa menghalangi," kata Habiburokhman dalam keterangan video yang diterima awak media, Selasa (7/5/2024).

Menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi yang membebaskan setiap warga negara untuk berpolitik.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan menjadi oposisi atau bergabung di pemerintahan adalah posisi yang mulia.

Ia tetap meyakini Ganjar memiliki tujuan yang baik untuk bangsa dan negara. 

"Karena baik bergabung dengan pemerintahan maupun menjadi oposisi atau di luar pemerintahan adalah sikap yang sama-sama mulia," kata dia.

"Kami yakin apapun pilihan pak Ganjar ya niatannya adalah melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Sekali lagi kami menghormati sikap pak Ganjar tersebut," tukas Habiburokhman.

Baca juga: Ganjar Tak akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bamsoet: Indonesia Tak Kenal Istilah Oposisi

Bamsoet: Indonesia Tak Kenal Oposisi 

Di sisi lain, Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo atau Bamsoet tak masalah meski Ganjar memutuskan menjadi oposisi.

Kendati demikian, Bamsoet menyebut di Indonesia tidak mengenal istilah oposisi. 

"Justru itu masalah kebangsaan, masalah pemerintahan dalam format nilai-nilai keindonesiaan kita, seperti apa karena di kita tidak ada istilah oposisi," kata Bamsoet ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2024).

Karena itu, Bamsoet menegaskan tidak ada istilah oposisi pemerintahan.

Ia pun mengungkit apa yang diajarkan Presiden Pertama RI, Soekarno atau Bung Karno, untuk sistem pemerintahan di Indonesia.

Menurut Bamsoet, Soekarno mengajarkan sistem pemerintahan yang gotong royong untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. 

"Ini negara Pancasila, Bung Karno telah mengenalkan sistem demokrasi dan sistem politik yang basiknya adalah gotong royong," ujarnya.

"Inti 4 pilar itu adalah gotong royong. Bagaimana kita bisa bergotong royong untuk mencapai tujuan kita bernegara sesuai pembukaan UUD negara kita menuju masyarakat yang adil makmur dan sentosa," tandasnya.

(Tribunnews.com/Rifqah/Jayanti Tri Utami/Chaerul Umam/Rizki Sandi Saputra)