Minggu, 10 Agustus 2025

Wawancara Eksklusif

VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF Fahri Hamzah: Jangan Tawar Menawar dengan Prabowo

Fahri menilai pemerintahan Prabowo-Gibran harus tetap ada yang mengontrol dari luar.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Parai Gelora Fahri Hamzah bicara tentang dinamika politik pasca Pilpres 2024 saat wawancara eksklusif bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Studio Tribunnews,  Jakarta,  Senin (6/5/2024).

Dalam pembicaraan tersebut, mantan Wakil Ketua DPR RI itu menanggapi tentang Presidential Club yang diwacanakan Presiden terpilih, Prabowo Subianto.

Wacana yang disampaikan Prabowo, menurut dia, merupakan langkah-langkah menyatukan elite terutama presiden terdahulu untuk bersatu membangun bangsa.

Apalagi, kini Prabowo sedang melakukan safari politik ke para presiden terdahulu untuk membangun komunikasi yang baik.

Fahri pun menyadari, pembentukan presidential club yang diwacanakan Prabowo ini, didasari kondisi politik terkini para elite.

Ada akar dari kecemasan tentang konflik elite yang berakar dari sistem politik yang harus diperbaiki karena terlalu liberal.

Kemudian, konflik dan persaingan itu terlalu melebar mengikuti atau meliputi juga aspek-aspek yang non-rasional, soal pribadi, ketersinggungan, tidak tahu berterima kasih, pengkhianatan dan sebagainya.

"Soal keluarga dan lain-lain lah yang sekarang ini menurut saya menyebabkan muncul ketegangan diantara elit kita itu sebenarnya yang tidak berdasar."

"Nah, saya kira dengan ide presidential club yang dikatakan itu ya dalam rangka di ujungnya, di hilirnya, kita pegang ini dulu," jelas Fahri.

Pemerintahan Harus Ada Antitesisnya

Fahri Hamzah juga mengatakan partai-partai di luar pendukung presiden-wakil presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming harus terus menyerukan ide-ide dan gagasan eldari rakyat.

Sebab, Fahri menilai pemerintahan Prabowo-Gibran harus tetap ada yang mengontrol dari luar.

Mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga mengungkapkan, dirinya yang turut menyuarakan agar partai di luar KIM, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap mengembangkan gagasannya.

"Misalnya PKS karena saya pernah di PKS mengapa tidak mengembangkan gagasan tentang Islam yang agak kental gitu."

"Lalu kemudian mengajukan alternatif-alternatif Ideologi Islam dalam menjalankan pemerintahan."

Halaman
12
Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan