Dengan Suara Bergetar, Mantan Anggota BPK Achsanul Qosasi Menyesal Terima Uang Korupsi Rp 40 Miliar

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Achsanul Qosasi mengakui kesalahannya terkait kasus korupsi pengadaan tower BTS 4G BAKTI Kominfo.

Kesalahan itu berupa penerimaan Rp 40 miliar dari eks Direktur Utama BAKTI Kominfo, Anang Achmad Latif.

Baca juga: VIDEO Kondisikan Audit Tower BTS 4G, Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara

Hal ini dinyatakan Achsanul saat membacakan pleidoi atau nota pembelaannya dala persidangan Selasa (28/5/2024) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

"Peristiwa itu (penerimaan uang) betul terjadi, walaupun apa yang disampaikan penuntut umum tidak sepenuhnya benar," ujar Achsanul yang duduk di kursi terdakwa.

Achsanul pun mengaku khilaf dan meminta pengampunan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

Saat meminta ampun itu, suaranya sampai bergetar seraya hendak menangis.

Baca juga: Kembalikan Rp 40 Miliar Jadi Pertimbangan Meringankan Tuntutan Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi

"Mohon berkenan Yang Mulia Majelis Hakim yang dirahmati Allah. Jika kekhilafan saya ini dianggap sebagai kesalahan, saya pasrahkan kepada Yang Mulia," ujar Achsanul dengan suara bergetar sampai berhenti sejenak.

Setelah berhenti sejenak, Achsanul melanjutkan pleidoinya.

Dia mengaku siap diadili terkait perkara ini.

"Saya pasrahkan kepda Yang Mulia Majelis Hakim untuk menghukum saya seadil-adilnya."

Achsanul dalam pleidoinya juga menyinggung jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Agung yang menuntutnya 5 tahun penjara dalam perkara ini.

Katanya, tuntutan yang dilayangkan jaksa rentan salah.

Dia pun mengungkit bahwa setiap manusia mesti memiliki kesalahan.

"Mereka (jaksa) bisa salah karena memang rentan terhadap kesalahan. Hanya Tuhan yang tahu kapan kesalahan itu akan dipertontonkan. Hari ini kesalahan saya dipertontonkan di hadapan khalayak, di hadapan seluruh masyarakat. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan maghfir kepada Kejaksaan Agung," ujar Achsanul, mengakhiri pleidoinya.

Untuk informasi, dalam perkara ini Achsanul Qosasi telah dituntut 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

"Menuntut, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achsanul Qosasi berupa pidana penjara selama 5 tahun. Menghukum terdakwa Achsanul Qosasi membayar denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tudak dibayar maka diganti dengan pidana kuruangan selama 6 bulan," kata jaksa penuntut umum dalam persidangan Selasa (21/5/2024).

Baca juga: Respons Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Dituntut 5 Tahun Penjara di Kasus Korupsi Tower BTS Kominfo

Tuntutan demikian dilayangkan jaksa lantaran Achsanul dianggap melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan kesatu.

Dalam perkara ini, sebelumnya Achsanul Qosasi telah didakwa menerima Rp 40 miliar di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat.

"Terdakwa Achsanul Qosasi selaku Anggota III BPK Republik Indonesia periode 2019 sampai dengan 2024 dengan maksud menguntungkan diri sendiri sebesar USD 2.640.000 atau sebesar Rp 40.000.000.000 secara melawan hukum, atau dengan menyalah gunakan kekuasaannya," kata jaksa penuntut umum dalam persidangan Kamis (7/3/2024).

Menurut jaksa, uang Rp 40 miliar itu dimaksudkan untuk pengkondisian audit proyek pengadaan tower BTS 4G BAKTI Kominfo oleh BPK.

Hasilnya, BPK menerbitkan Laporan Pemeriksaan Kepatuhan atas Persiapan, Penyediaan dan Pengoperasioan BTS 4G Tahun Anggaran 2022 pada BAKTI Kemenkominfo yang di dalamnya tidak ditemukan kerugian negara.

Laporan BPK tersebut kemudian digunakan untuk merekomendasikan penghentian penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung, mengingat tak ditemukan kerugian negara.

"Bahwa Pemeriksaan Kepatuhan atas Persiapan, Penyediaan dan Pengoperasioan BTS 4G Tahun Anggaran 2022 pada BAKTI Kemenkominfo bertujuan supaya Penyelidikan di Kejaksaan Agung dihentikan berdasarkan temuan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tahun 2022 yang tidak menemukan adanya kerugian negara."