Respons Demokrat dan PDIP soal Amien Rais Setuju Presiden Kembali Dipilih MPR RI

TRIBUNNEWS.COM - Eks Ketua MPR 1999-2004, Amien Rais, setuju apabila Presiden RI kembali dipilih oleh MPR RI seperti era sebelum Reformasi.

Terkait hal ini, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyebut penunjukkan presiden dari MPR RI hanya mengulang kesalahan yang sama.

Kamhar Lakumani menduga usulan ini malah akan memperburuk keadaan.

"Jika mengembalikan pilpres ke MPR hanya sebagai ekspresi frustrasi kita terhadap kehidupan demokrasi kita saat ini, maka ini hanya kembali mengulang kesalahan yang sama."

"Bahkan bisa lebih buruk lagi," kata Kamhar saat dikonfirmasi, Kamis (6/6/2024).

Ia mengatakan pengembalian pemilihan presiden ke tangan MPR juga menjadi langkah mundur dalam demokrasi Indonesia.

Terlebih, kualitas demokrasi telah mengalami sejumlah perbaikan sejak Reformasi.

"Mengembalikan pemilihan presiden dan wakil presiden ke MPR RI menurut kami menjadi langkah mundur atas derajat dan kualitas demokrasi yang telah terbangun sebagai amanah reformasi," ungkap Kamhar.

Kamhar menyebut Demokrat memahami aspirasi penunjukkan presiden dari MPR sebagai ekspresi kekecewaan atas pemilihan umum yang makin transaksional, menjadi politik biaya tinggi.

Politik berbiaya tinggi yang terus terjadi ini, tuturnya, memang membuat demokrasi distorsif dan hanya memberi karpet merah kepada para pemilik modal atau kroni penguasa, bahkan memangsa para pejuang reformasi dan pegiat demokrasi.

"Kami menilai, untuk pembenahannya mesti dilakukan pendekatan yang sistemik. Mulai dari pembenahan partai politik, mekanisme, dan sistem pemilu serta pembangunan kultur demokrasi."

Baca juga: Amien Rais Usul Presiden Dipilih MPR Lagi, PDIP Tegas Menolak

"Memang tak mudah dan tak bisa instant. Tapi ini yang mesti ditempuh jika kita ingin mewujudkan konsolidasi demokrasi. Demokrasi subtantif yang berkualitas," terangnya.

PDIP

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menolak jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.

Pilpres secara langsung memang mengalami banyak kendala seperti pengerahan aparatur negara hingga intimidasi.

Namun, dirinya tak sepakat jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era Reformasi.