Senator Lampung Balas Yorrys yang Sebut Arogansi Pimpinan DPD RI Sebabkan Kericuhan saat Rapat

Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPD RI, Bustami Zainudin, menyebut Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, tak memahami mekanisme organisasi dan kekanak-kanakan. 

Hal tersebut merespons kritikan Yorrys saat berpedanpat terkait penyebab kericuhan rapat DPD RI pada Jumat (12/7/2024) lalu.

Yorrys menyatakan, kericuhan dalam Sidang Paripurna DPD, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, terjadi lantaran gaya kepemimpinan LaNyalla Mattalitti dan Nono Sampono.

Baca juga: Pengamat Hendri Satrio: Gerakan Perubahan di DPD Layak Didukung

Menurut dia, kedua pimpian DPD itu telah memberikan contoh pimpinan yang otoriter dan eksklusif.
Namun, Bustami berpendapat bahwa Yorrys justru tengah menutupi kekalahannya dalam adu konsep dan gagasan, dengan menyerang pribadi pimpinan DPD.

Bustami menilai, adu argumentasi, perdebatan, dan segala dinamika yang terjadi di dalam Sidang Paripurna DPD, merupakan persoalan internal kelembagaan. Menurutnya, hal itu lajim terjadi di semua organisasi, termasuk di DPR dan DPD. 

"Tapi, apa yang dipertontonkan Yorrys Cs sebaliknya, kekanak-kanakan dan terlihat tidak memahami mekanisme organisasi. Dia (Yorrys) memfitnah pimpinan DPD, untuk menutupi kekalahan dalam adu konsep dan gagasan di forum tertinggi organisasi," ujar Bustami melalui keterangannya, Jumat (26/7/2024).

Baca juga: Senator Papua Barat Beri Dukungan Terhadap Paket Pimpinan DPD Pro Perubahan, Ini Alasannya

Melanjutkan keterangannya, Bustami mengatakan, langkah Yorrys menyerang pribadi pimpinan DPD, telah mengabaikan caian dan kinerja seluruh anggota DPD periode 2024-2029. 

Sebab, pimpinan DPD bekerja secara kolektif kolegial dan kolaboratif, serta melibatkan semua anggota.

"Fitnah yang dia sampaikan sangat menyesatkan, merusak marwah dan citra DPD secara kelembagaan. Kami meminta Yorrys Cs kembali kekoridor organisasi, menaati mekanisme dan aturan perundang-undangan, serta menjunjung etika sebagai pejabat publik," kata Senator dari Dapil Lampung ini.

Lebih lanjut, Bustami menuturkan, soal Tata Tertib (Tatib) baru DPD, yang disebut sebagai pemicu kericuhan dalam Sidang Paripurna DPD.

Dia mengaku mengetahui dan memahami seluruh proses perjalanan Tatib, karena menjadi anggota (Panitia Khusus) Pansus Tatib, sekaligus anggota (Tim Kerja) Timja Tatib.

Dia memastikan, pembahasan Tatib DPD berjalan sesuai mekanisme dan aturan perundang-undangan. 

Sebab itu, Bustami mencurigai adanya kekuatan atau kepentingan di balik kericuhan yang dibuat Yorrys dan beberapa anggota DPD, dalam Sidang Paripurna DPD, Jum'at (12/7/2024).

"Aturan dalam Tatib DPD yang dipersoalkan, bukan hal baru. Apa yang salah, jika tatib mensyaratkan calon pimpinan DPD periode 2024-2029, bukan orang yang pernah mendapat sanksi BK dan pernah di pidana. Kita tidak mau dipimpin oleh orang berintegritas dan memiliki rekam jejak yang baik?" kata dia.

Baca juga: Soroti Kericuhan Rapur DPD, Pakar Hukum Sebut Tata Tertib Harus Disusun Semua Anggota Senator