Presiden Prabowo Akan Terus Pantau Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Pekalongan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas musibah bencana banjir dan longsor yang terjadi di Pekalongan, Jawa Tengah.

Hal itu disampaikan Presiden sebelum bertolak ke India di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

"Pada kesempatan ini pula saya menyampaikan turut berduka cita yang sedalam dalamnya atas musibah bencana banjir dan longsor di Pekalongan Jawa Tengah yang mengakibatkan korban jiwa," kata Prabowo.

Presiden mengatakan telah menugaskan langsung Kepala BNPB Suharyanto untuk segera melakukan penanggulangan musibah tersebut.

Ia meminta BNPB berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam membantu korban bencana.

"Saya sudah tugaskan langsung kepala BNPB dan aparatnya untuk bergerak cepat di lokasi membantu Pemda dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meyakini bahwa segera ada tindakan bantuan," katanya.

Presiden memerintahkan agar bantuan yang diberikan segera dilakukan dan tepat sasaran.

Baca juga: Pembangunan Kafe Diduga jadi Penyebab Longsor Pekalongan Memakan Korban, Evakuasi Terus Berlanjut

Ia akan terus memantau penanganan bencana tersebut.

"Saya terus akan memantau perkembangan," ucapnya.

Sebelumnya Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto meminta tim gabungan melanjutkan upaya pencarian dan pertolongan terhadap tujuh korban yang masih dinyatakan hilang dalam peristiwa tanah longsor di Kecamatan Petungkriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah.

Menurut Suharyanto, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Sebab, hal itu menjadi hukum tertinggi dalam penanganan darurat bencana, sebagaimana yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca juga: Upaya BNPB untuk Percepat Pencarian Korban Longsor di Pekalongan, Gunakan Modifikasi Cuaca

“Upaya pencarian dan pertolongan ini harus menjadi prioritas utama. Karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi,” kata Suharyanto saat meninjau lokasi terdampak.

Dalam upaya tersebut, Kepala BNPB mempercayakan kepada lembaga berwenang untuk memimpin operasi pencarian dan pertolongan, yakni Basarnas sebagai leading sektor, sesuai standar operasional prosedur yang berlaku selama tujuh hari.

Kendati demikian, jika dalam kurun waktu tujuh hari masih belum ditemukan, maka pihak keluarga diberikan pilihan untuk meminta upaya pencarian lanjutan.