Distribusi Elpiji 3 Kg
Instruksi Prabowo ke Bahlil Soal Pengecer Boleh Jual Elpiji 3 Kilogram Dinilai Sebagai Langkah Tepat
Langkah pemerintah yang kembali mengaktifkan pengecer elpiji 3 kilogram untuk berjualan kembali dinilai sebagai keputusan tepat bagi masyarakat.
Penulis:
Reza Deni
Editor:
Adi Suhendi
"Pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.
"Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal," imbuhnya.
Diketahui, pemerintah sebelumnya melarang pengecer menjual elpiji 3 kilogram per 1 Februari 2025.
Akibat kebijakan ini, sejumlah warga di beberapa lokasi di Jakarta mengalami antrean panjang demi mendapatkan elpiji 3 kilogram di pangkalan resmi.
Buntut kisrut tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pun dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Bahlil dan Presiden Prabowo melakukan pertemuan selama 2 jam.
Setelah dipanggil Presiden Prabowo, Bahlil berbicara adanya oknum yang menyalahgunakan elpiji 3 kilogram.
Mereka diduga menyalahgunakan elpiji bersubsidi untuk kepentingan pribadi.
"Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan? Masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? kalau saya sih itu aja," ujar Bahlil.
Karena itu, kata Bahlil, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi untuk memastikan elpiji 3 kilogram tepat sasaran menyasar kalangan masyarakat miskin.
"Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas arahan bapak presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran," jelasnya.
Selain itu, Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar tata kelola penyaluran gas elpiji 3 kilogram harus baik.
Lalu, Bahlil mengaku dirinya juga diminta untuk segera memenuhi kebutuhan elpiji 3 kilogram untuk masyarakat.
Selain itu, akses terhadap penjualan gas tidak boleh jauh dari masyarakat.
"Jadi harus dapat jangan jauh-jauh, kata bapak Presiden, makanya kita ubah dari yang tadinya pengecer itu yang tadinya belinya di pangkalan, sekarang kita aktifkan pengecer dengan mengubah nama menjadi subpangkalan dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa pantau pengendalian harga berapa yang dia jual, dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan," katanya.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.