Bahlil Jalankan Perintah Presiden, LPG 3 Kg Kembali Dijual di Pengecer, Ini Dampaknya di Masyarakat

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah merespons dinamika di masyarakat setelah perubahan tata kelola penjualan Liquified Petroleum Gas (LPG) 3 Kg dengan mengubah status pengecer menjadi sub pangkalan. 

Kebijakan tersebut langsung dirasakan oleh para warga yang sehari-hari berjualan gas melon.

Salah satunya, Slamet Hariyanto (55), pemilik warung sembako di rumahnya sendiri di daerah Kampung Mandar, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. 

Menurut Slamet, kebijakan terbaru yang dikeluarkan Presiden Prabowo membuat dia sebagai pedagang pengecer bisa kembali menjual gas LPG ke masyarakat sekitar yang lokasinya jauh dari pangkalan resmi.

“Jika kebijakan itu dicabut, kembali ke aturan yang lama, itu sangat membantu masyarakat. Saya sebagai pengecer juga bisa membantu masyarakat mendapatkan gas di sekitar saya,” kata Hariyanto saat ditemui awak media, Selasa (4/2/2025) sore.

Senada dengan Slamet, Sakri (32), seorang pemilik toko lainnya yang menjual gas LPG 3 kilogram di Kampung Mandar, menilai kebijakan awal yang diambil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sudah tepat. 

Toko sembako milik Sakri juga merupakan pangkalan resmi gas LPG. Namun, ia menyebut, hanya menjual gas ke warga biasa, tidak ke pengecer.

Ia mengatakan, kebijakan pelarangan gas LPG untuk pengecer bertujuan untuk pemerataan harga agar tidak mahal ketika diakses oleh warga kecil.

“Apabila pangkalan sudah jual ke pengecer, yang pasti pengecer akan menaikkan harga, untuk cari keuntungan, sehingga harga yang diterima masyarakat bukan harga eceran tetap (HET) lagi, bukan lagi 18.000 untuk wilayah Jawa Timur, tapi bisa 20.000, bahkan lebih,” kata Sakri saat ditemui di tokonya.

Menurutnya, kebijakan yang diambil oleh Menteri Bahlil tidak terlalu berdampak signifikan di Banyuwangi, khususnya Kampung Mandar. Walaupun, ia sendiri tidak menampik jika memang terdapat gejolak di daerah lain.

“Jika muncul gejolak, untuk wilayah sini, khususnya Kampung Mandar, tidak ada. Dengan adanya aturan tersebut, enggak ada masalah,” kata Sakri.

“Tetapi dengan kebijakan per hari ini, larangan pengecer itu sudah dicabut langsung oleh Bapak Prabowo, ya sudah, mau bagaimana lagi. Karena mungkin di daerah lain muncul gejolak dengan aturan seperti itu,” imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (4/2/2025).

Bahlil dipanggil di tengah terjadi kelangkaan elpiji 3 kg.

Bahlil yang tiba sekitar pukul 12.44 WIB baru keluar dari Istana sekitar pukul 14.52 WIB.

Usai pertemuan Bahlil mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepadanya agar masyarakat tidak kesusahan mendapatkan gas elpiji 3 kg.

"Rakyat dipastikan harus segera mendapat apa yang menjadi kebutuhan mereka, terutama menyangkut LPG," katanya.

Presiden, kata Bahlil, tidak mau masyarakat terlalu jauh mendapatkan gas LPG 3 Kg. Oleh karena itu, pihaknya kata Bahlil akan menjadikan pengecer menjadi sub Pangkalan resmi yang mendistribusikan gas elpiji 3 kg. Pemerintah akan memantau penjualan di pengecer melalui aplikasi.

"Sekarang kita aktifkan pengecer dengan merubah nama menjadi subpangkalan dengan kita memberikan fasilitas teknologi agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual, dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian ESDM, untuk mengizinkan kembali pengecer menjual elpiji 3 kg. 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dasco menyebut hal itu berdasarkan komunikasi dengan Presiden Prabowo.

"Setelah komunikasi dengan presiden, presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk perhari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Dasco.

Dasco menyebut kebijakan menjual elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan, sebenarnya untuk membenahi harga di pengecer agar tidak mahal.

Nantinya, pengecer akan menjadi sub-pangkalan, dengan aturan agar harga elpiji 3kg tidak mahal.

"Pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat," ujar Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu.

"Jadi pengecer yang akan menjadi sub-pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal," imbuhnya.

Diketahui, pemerintah melarang pengecer menjual elpiji 3 kg per 1 Februari 2025. Kini elpiji 3 kg hanya dijual melalui pangkalan.

Akibat kebijakan ini, sejumlah warga di beberapa lokasi di Jakarta mengalami antrean panjang demi mendapatkan elpiji 3 kg di pangkalan resmi.