Bahlil Singgung Kadernya di DPR Karena Tak Pasang Badan soal Polemik Gas Melon  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegur kadernya yang duduk di pimpinan Komisi XII DPR RI soal polemik gas LPG 3 kg dalam beberapa hari belakangan ini.

Adapun kader Golkar yang duduk di Pimpinan Komisi XII DPR yakni Bambang Patijaya. Bambang menjabat sebagai Ketua Komisi XII DPR RI.

Bambang ditegur Bahlil lantaran dianggap tidak pasang badan atau membela Bahlil dalam polemik gas LPG 3 kg.

"Wakil Ketua Komisi XII ada? Eh, Ketua Komisi XII ada? Bapak sebagai Ketua Komisi XII yang utamanya Partai Golkar ngomong juga seperti ini.  Hati-hati, ini ibarat sebuah kapal. Jangan teman-teman pikir kapal ini memasuk karam. Justru di sinilah nahkoda kapal melihat ABK dan penumpang kapal siapa yang bersama-sama saya. Saya mau tahu aja," kata Bahlil di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2/2025).

Dia mengatakan bahwa di momentum ini, ABK yang taat pada nahkodanya akan membuat kapal bisa sampai ke tujuan.

"Cuma nahkoda yang satu ini kan sudah sering bermain di ombak-ombak itu. Jadi insyaAllah, no problem. Enggak ada masalah saya pikir," kata dia.

"Itulah dinamika kita untuk Partai Golkar. Tapi saya yakinkan terhadap hal itu semua bahwa dinamika ini semakin mensolidkan kita, semakin perkokoh kita untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran," tandasnya.

Tribunnews.com masih berupaya mengkonfimasi ke Pimpinan Komisi XII DPR yakni Bambang Patijaya soal sindiran dari Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tersebut.

Baca juga: Warning Prabowo hingga Spanduk Bahlil No Gas 3 Kg Yes, Posisi Menteri ESDM Bahlil di Ujung Tanduk?

Sebelumnya, Komisi XII DPRI RI meminta Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk berhati-hati membuat kebijakan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto, menyikapi polemik elipiji 3 kg, yang membuat masyarakat sulit mendapatkan gas melon tersebut.

Demikian disampaikan Sugeng dalam konferensi pers Komisi XII DPR RI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

"Kritik kita kepada Kementerian ESDM selaku regulator agar hati-hati menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi harus melalui sosialisasi yang tuntas dan lain sebagainya sehingga tidak terjadi hal-hal yang terjadi seperti kemarin," kata Sugeng.

Kebijakan Kementerian ESDM mendadak membatasi distribusi LPG 3 kg. 

Terutama, pembatasan dengan menghapus pengecer dari mata rantai distribusi per 1 Februari 2025. 

Sugeng menilai, keputusan Kementerian ESDM ini tanpa persiapan yang matang. Alhasil, memicu kepanikan dan antrean panjang di berbagai daerah. 

"Pemangkasan mata rantai distribusi di tingkat pengecer dilakukan tanpa persiapan infrastruktur yang memadai. Ini seperti orang yang biasanya beli beras di warung, kini harus beli langsung di gilingan padi," ujar legislator Partai NasDem ini.

Akibat pembatasan itu, Sugeng menyayangkan, masyarakat jadi kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. 

Mereka seperti dipaksa mencari dan menyerbu pangkalan gas LPG 3 kg. 

"Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan baik, yakni untuk memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran. Tapi, pelaksanaannya yang tiba-tiba tanpa uji coba lapangan justru menimbulkan kekacauan di masyarakat," ujarnya. 

Baca juga: Bahlil Minta Maaf Usai Kontroversi LPG 3 Kg: Jangankan Popularitas, Nyawa pun Saya Siap Berikan

Menurut Sugeng, secara volume pasokan gas LPG 3 kg sebenarnya tetap tersedia di Indonesia. 

Namun, karena perubahan distribusi yang mendadak, terjadi fenomena 'panic buying' yang berujung pada antrean panjang dan kelangkaan. 

"Tanpa sosialisasi dan mekanisme pengganti yang jelas, masyarakat kebingungan. Kementerian ESDM seharusnya melakukan simulasi terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan ini agar tidak menimbulkan kegaduhan,” katanya. 

Lebih lanjut, ia juga mengingatkan, subsidi LPG 3 kg dalam APBN 2025 mencapai Rp87 triliun. Nilai subsidi tersebut, merupakan salah satu alokasi subsidi energi terbesar. 

"Oleh karena itu, segala perubahan dalam distribusi harus dirancang matang agar tepat sasaran tanpa merugikan masyarakat kecil. Mereka sangat bergantung pada gas subsidi tersebut," ujarnya.

Sementara itu, di lokasi yang sama, anggota KomisiXII DPR RI Mulyadi, menyambut baik instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, untuk mengaktifkan lagi pengecer menjual elpiji 3 kg.

Dikatakan legislator Partai Demokrat itu, nantinya pengecer akan menjadi sub pangkalan.

"Namanya aja berubah dari pengecer menjadi sub pangkalan. Artinya itu hanya penyempurnaan sisi administratif, bukan perubahan tata pelaksanaan operasional," kata Mulyadi.

Baca juga: PDIP Minta Prabowo Evaluasi Menterinya yang Gagap Ikuti Irama Presiden, Sindir Kebijakan Bahlil

Mulyadi menegaskan, kebijakan ini sebenarnya tidak mengubah tata pelaksana operasional dari penjualan elpiji 3 kg.

Hanya saja, status pengecer yang berubah menjadi sub pangkalan, dan terdata oleh sistem di Pertamina.

Sehingga nantinya jumlah tabung elpiji 3 kg beserta harganya akan bisa dikontrol pemerintah.

Dengam demikian, pengecer atau sub pangkalan tidak bisa "memainkan" harga elpiji 3 kg.

"Mereka di data karena selama ini pengecer tidak didata, karena bisa saja terjadi pengoplosan di pengecer kita tidak tahu itu bisa saja. Karena dengan suplai tabung 3kg yang begitu banyak kadang-kadang masih ada kekurangan, terjadi pengoplosan dan lain sebagainya," ucapnya.

"Sekarang dengan didata semua dikontrol misalnya di pangkalan ini ada berapa tabung per hari. Misalnya 1120 tabung, pengecer ini berapa, pengecer ini berapa, jadi ini menurut saya ini aspek administrasi saja yang diatur sedemikian rupa," imbuhnya.