TNI
VIDEO Momen Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto Pimpin Upacara Operasi Gaktib dan Yustisi
"Polisi militer harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang berkontribusi positif terhadap penegakan hukum, tidak hanya di lingkungan TNI "
Penulis:
Gita Irawan
Editor:
Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, memimpin Upacara Pembukaan Gelar Operasi Penegakan Ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer TNI 2025 di Lapangan Prima, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Senin (10/2/2025).
Dalam amanatnya, Agus menyampaikan Operasi Gaktib dan Yustisi militer TNI merupakan kegiatan rutin tahunan yang mencerminkan komitmen TNI dalam menegakkan disiplin, hukum, dan tata tertib di lingkungan militer.
Agus menegaskan penegakan disiplin hukum dan tata tertib memiliki peran krusial, mengingat TNI bertugas sebagai garda terdepan bangsa dalam bidang pertahanan.
Dengan operasi ini, diharapkan seluruh prajurit TNI, di setiap tingkatan pangkat, memiliki kesadaran hukum yang sama.
"Untuk itu operasi yang digelar hari ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga amanat yang sudah diberikan negara kepada TNI, agar kekuatan yang dimilikinya tidak disalahgunakan untuk kepentingan kepentingan di luar kepentingan tugas pertahanan negara," tegas Panglim TNI.
Agus menekankan operasi ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan hukum, tetapi juga harus mengedepankan aspek edukatif, preventif, dan persuasif.
Menurutnya, pendekatan tersebut bertujuan agar prajurit TNI semakin tertib dan taat hukum berdasarkan kesadaran yang tinggi untuk mematuhi peraturan yang berlaku.
Agus juga menekankan operasi ini harus menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum.
Dengan demikian, diharapkan seluruh prajurit TNI, tanpa memandang pangkat, memiliki tingkat kesadaran hukum yang sama.
Ia menegaskan juga polisi militer TNI harus menjadi teladan dalam institusi, dengan bertindak profesional serta menjalankan langkah hukum secara adil, transparan, dan akuntabel.
Tuntutan profesionalisme Polisi Militer ini, lanjut Agus, sejalan dengan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, di mana reformasi hukum menjadi salah satu prioritas.
"Polisi militer harus mampu menjadi aparat penegak hukum yang berkontribusi positif terhadap penegakan hukum, tidak hanya di lingkungan TNI namun juga dalam lingkup nasional," ujarnya.
Enam Pedoman Pelaksanaan Operasi
Dalam kesempatan tersebut, Agus menyampaikan enam pedoman dalam pelaksanaan operasi Gaktib dan Yustisi 2025:
Pertama, ia menekankan agar tugas operasi tersebut dilaksanakan dengan niat ibadah, tulus dan ikhlas dalam ridho Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Adil.
Kedua, ia menekankan agar prajurit memegang teguh sumpah prajurit, sapta marga, dan 8 wajib TNI dalam melaksanakan tugas operasi tersebut agar mereka mampu menjalankan tugas secara profesional.
Ketiga, agar mereka selalu waspada dan sigap dalam menghadapi perkembangan situasi yang tidak terduga.
Keempat, agar mereka membina soliditas dan kekompakan bersama seluruh komponen bangsa dengan tidak menunjukkan perilaku yang arogan dan selalu menjaga kepercayaan rakyat.
Kelima, kreatif dan inovatif saat berada di lapangan agar tugas tersebut dapat terlaksana secara optimal.
"Tingkatkan pengawasan dan pengendalian agar operasi ini dapat berjalan sesuai harapan," tegas Agus.
Tim Intelijen Militer Dikerahkan
Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan upacara gelar operasi diikuti oleh 1.818 personel, didukung dengan 56 unit kendaraan.
Pasukan yang terlibat merupakan gabungan dari TNI, Kejaksaan, Bea Cukai, Imigrasi, Propam Polri, serta Korlantas Polri.
Yusri juga mengungkapkan berdasarkan evaluasi dari tahun 2023 hingga 2024, angka pelanggaran yang dilakukan personel TNI mengalami penurunan.
Pada 2023, tercatat 618 kasus pelanggaran, sementara pada 2024 turun menjadi sekitar 416 kasus.
Operasi Gaktib dan Yustisi 2025 akan berlangsung sepanjang tahun secara masif, baik terpadu maupun mandiri.
Operasi terpadu akan melibatkan gabungan antara TNI dengan Kepolisian, Bea Cukai, Imigrasi, atau Kejaksaan.
"Kemudian terkait memang terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang kemarin, mungkin rekan-rekan bisa melihat. Memang terjadi pelanggaran, tapi semuanya sudah kita tindaklanjuti. Dari Pom Angkatan, Pomad, Pomal, maupun Pomau," ungkapnya.
"Jadi para tersangka sudah ditahan, kemudian sudah dilakukan penyidikan. Kemudian berkas juga sudah kita limpahkan kepada Otmil maupun Dilmil untuk proses persidangan di peradilan militer," ujarnya.
Selain itu, dalam operasi kali ini, tim intelijen militer akan diterjunkan ke lapangan untuk mengumpulkan data terkait potensi pelanggaran dan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI.
"Jadi tim intelijen yang mereka berada di lapangan untuk mengumpulkan data-data apakah memang ini terjadi tindak pidana atau pelanggaran yang memang dilakukan oleh anggota TNI. Dari informasi tim intel ini lah kita akan melaksanakan penindakan di lapangan," jelasnya.
Operasi Gaktib dan Yustisi 2025 akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.(Tribunnews/Gita/Geok Mengwan/Malau)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.