Ketua Komisi II DPR Tak Setuju Retret Kepala Daerah Dibatalkan Meski Telan Anggaran Rp 13 Miliar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, tak setuju terhadap usulan pembatalan retret atau pembekalan bagi seluruh kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025.

Rifqi mengatakan kegiatan tersebut memiliki manfaat yang lebih besar dibanding kritik terhadap anggaran Rp 13 miliar yang dialokasikan untuk program tersebut.

"Lebih banyak manfaatnya retret itu dibanding kemudian hanya kita kritik soal Rp 13 miliar yang kemudian menjadi anggaran bagi retret," kata Rifqi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Menurutnya, selama ini sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah sering menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program nasional.

Rifqi menjelaskan, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan hanya sistem presidensial yang harus diperkuat, tetapi juga peran pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden. 

Karenanya, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota memiliki tugas utama menerjemahkan visi nasional ke tingkat daerah.

"Retret itu fungsinya adalah untuk menyamakan visi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Bahkan, juga antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota," ujar Rifqi.

Rifqi menegaskan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mendapatkan tambahan anggaran dari rekonstruksi anggaran yang baru saja disetujui Komisi II DPR. 

Dia meminta agar kebijakan ini dilihat dari sisi manfaatnya, bukan sekadar besaran dana yang digunakan.

"Jadi saya kira kalau optik yang digunakan adalah efisiensi anggaran, saya akan membela Kemendagri dengan Rp 13 miliar itu," ucap Rifqi.

Sebab, kata Rifqi, kegiatan retret kepala daerah memiliki manfaat yang sangat besar ketimbang mudaratnya.

"Jadi lihatlah kebijakan ini dari sisi mudarat dan manfaatnya. Jauh lebih besar manfaatnya dibanding kemudian kita hanya mengkritik angka dana yang digunakan untuk retret," tegasnya.

Minta Dibatalkan

Terpisah, Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mendesak pemerintah untuk membatalkan kegiatan retret kepala daerah.

Ray mengungkapkan setidaknya lima alasan mengapa retret kepala daerah di Akmil Magelang harus dibatalkan.

Pertama, kegiatan ini bertentangan dengan kebijakan efisiensi yang tengah didorong Presiden Prabowo Subianto.

Kedua, menurut Ray, tujuan dan target retret ini tidak jelas. Meskipun diklaim sebagai upaya sinkronisasi pusat dan daerah, materi yang disampaikan justru bernuansa militerisme. 

"Ketiga, materi yang disampaikan tidak berfokus pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. 

"Padahal, inilah sebenarnya materi yang paling prinsipil disampaikan, yakni keahlian, kepedulian para kepala daerah pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, yakni transparan, dialogis, partisipatif, anti korupsi," kata Ray dalam keterangannya, Selasa.

Keempat, dia menyoroti administrasi pembiayaan yang tidak konsisten.

Awalnya, biaya kegiatan ini disebut berasal dari dana sharing antara pusat dan daerah, tetapi kemudian berubah menjadi sepenuhnya ditanggung APBN.

"Pengadministrasian yang bolak balik seperti ini, sudah tidak layak terjadi di level pemerintahan baik daerah maupun pusat. Khususnya yang berhubungan dengan dana negara. Cara kerja yang memperlihatkan ketidakprofesionalan," tegas Ray.

Kelima, retret ini akan berlangsung selama tujuh hari, yang menurut Ray terlalu lama dan berisiko mengganggu tugas utama para kepala daerah yang baru menjabat.

"Tentu saja, waktu selama 7 hari itu sangat penting bagi para kepala daerah untuk mulai aktif mengerjakan kewajiban mereka sebagai kepala daerah. Mengambil waktu 7 hari untuk retret, rasanya terlalu berlebihan," ungkapnya.