PAN Sepakat jika Retret Kepala Daerah Digelar Lagi Tahun Depan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi sepakat soal wacana retret kepala daerah digelar lagi pada tahun 2026.

"PAN setuju dan mendukung penuh rencana Presiden Prabowo jika ada rencana retret kepala daerah 2026 nanti dalam rangka untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) program," kata Viva kepada wartawan, Sabtu (1/3/2025).

Retret kepala daerah, dikatakan Viva, bisa dijadikan ajang bersinergi dengan kebijakan pemerintah pusat. 

Baca juga: Wamendagri Sebut Prabowo Ingin Ada Retret Kepala Daerah Lagi 2026: Agar Jangan Omon-omon Saja

Menurutnya, retret tahun depan akan menjadi forum strategis bagi kepala daerah meningkatkan kelembagaannya.

"Sehingga diharapkan realisasi program dan kebijakan dapat berjalan secara efektif, efisien, tidak tumpang-tindih, tepat sasaran, tepat lokasi, dan berdaya guna bagi masyarakat," ujar dia

Viva menilai Akademi Militer merupakan tempat yang tepat menyelenggarakan retret.

"Bisa juga Akmil akan menjadi tempat yang akan dicatat sejarah dalam membangun peradaban Indonesia ke depan," tandas Wamen Transmigrasi tersebut.

Sebelumnya, retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, telah resmi berakhir pada Jumat (28/2/2025).

Dalam arahannya pada akhir kegiatan, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi penyelenggaraan retret ini dan meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kembali mengadakan kegiatan serupa pada tahun 2026 mendatang.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat memberikan keterangan pers usai berakhirnya kegiatan retret di Akmil.

Baca juga: Retret yang Diinisiasi Prabowo Diharapkan Mempererat Hubungan dan Kerja Sama Antar Daerah

Menurutnya, Prabowo menekankan pentingnya retret sebagai ajang evaluasi terhadap berbagai target yang sudah ditetapkan.

Presiden, sambungnya, juga mengingatkan para kepala daerah untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 dengan menjaga serta mengelola kekayaan alam dan potensi daerah secara optimal.

“Presiden meminta seluruh kepala daerah untuk menjalankan betul Pasal 33 UUD 1945, menjaga kekayaan alam, potensi daerah, dikelola sebaik-baiknya. Jangan sampai rugi, jangan sampai hilang, dan jangan sampai didominasi oleh kepentingan asing,” ujar Bima Arya, dikutip dari Tribun Jogja.

Kemudian, Bima juga menyatakan bahwa Prabowo menyoroti pentingnya hilirisasi industri dalam berbagai sektor, seperti nikel dan sumber daya lainnya. 

Ia menegaskan bahwa Indonesia harus mampu mengelola investasinya sendiri agar tidak bergantung pada pihak lain.

“Kata beliau, supaya kita semua ini jangan hanya omon-omon saja. Supaya terbukti bahwa presiden tidak hanya omon-omon, kepala daerah tidak omon-omon, maka di tahun 2026 kita targetkan ada retret lagi untuk mengevaluasi capaian semua target tadi,” tegasnya.

Bima menjelaskan, retret pada 2026 bakal berbeda karena fokusnya lebih kepada evaluasi berbasis data terhadap capaian kepala daerah.

Pemerintah ingin memastikan bahwa semua program yang sudah dirancang, termasuk swasembada pangan dan hilirisasi, berjalan sesuai harapan.

“Perbedaannya nanti adalah mengevaluasi target yang sudah ditetapkan. Apakah tercapai atau tidak, serta apa alasannya. Jadi berdasarkan angka-angka,” terangnya.