Jalankan Perintah Prabowo Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Polri Komitmen Atasi Ormas Ganggu Dunia Usaha

“Hampir setengah juta ormas yang terdiri dari yayasan dan perkumpulan. Dan ini pasti diteliti oleh staf Kumham terkait legalitas. Tapi kegiatan ormas itu tidak boleh melanggar hukum. Kalau bentuknya pemerasan, minta THR, kita tidak berikan toleransi itu. Intinya bahwa memang perlu upaya yang sifatnya signifikan. Artinya jelas, tempat mengadu bagi pelaku usaha dan investor. Kemudian rambunya jelas. Dan kami dari pihak keamanan, intelijen salah satu unsur kepolisian yang terdepan, mencium gelagat adanya ancaman. Kami membuka pintu dan kami siap menindaklanjuti.” ucap Brigjen Ratno Kuncoro dalam diskusi. 

Ratno Kuncoro menyampaikan bila Presiden RI Prabowo Subianto paling tidak suka dengan adanya gangguan terhadap investor di Indonesia karena dapat merusak iklim ekonomi.

Menurutnya, terkait ormas menjadi perhatian untuk segera ditindaklanjuti.  

Baca juga: KPK: ASN, Aparat dan Ormas yang Minta THR ke Pengusaha adalah Pungli, Cikal Bakal Korupsi

“Kami janjikan setelah lebaran untuk memperbaki sistem. Tidak ada lagi gangguan terhadap investor di Kawasan industri. Itu nomor satu. Karena saya ingat pidato Presiden Prabowo di Bandara Halim Perdana Kusuma saat bertolak ke India, nomor satu prioritas adalah lapangan pekerjaan. Jadi artinya investasi tidak boleh diganggu. Presiden Prabowo paling tidak suka dengan gangguan terhadap investasi. Karena merusak lapangan pekerjaan, merusak usaha, dan bisa membuat investor lari ke negara lain.” Jelas Brigjen Pol Ratno Kuncoro.

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Viral Pemalakan Modus Minta THR, Pemerintah Diminta Tegas Tindak Ormas yang Ganggu Iklim Usaha