Sosok Marsekal TNI Purn Hanafie Asnan, Eks KSAU Disebut Bakal Temui MUI untuk Pemakzulan Gibran

TRIBUNNEWS.COM - Sosok Hanafie Asnan muncul seiring dengan ramainya tuntutan purnawirawan TNI meminta penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ia yang lengkapnya dikenal dengan nama Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan merupakan satu dari sekian pensiunan jenderal TNI yang ikut menandatangani tuntutan tersebut.

Disebut-sebut, eks Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) ini bakal menemui Muhammadiyah dan MUI bersama sejumlah pensiunan TNI lainnya.

Rencana itu untuk membahas pemakzulan Gibran.

Adalah Letjen TNI (Purn) Suharto yang membawa-bawa nama Hanafie Asnan untuk melangsungkan rencana menemui Muhammadiyah dan MUI di Yogyakarta, pada Senin (12/5/2025) mendatang.

Adapun sosok Hanafie Asnan adalah eks KSAU berpangkat Marsekal atau empat bintang di pundak.

Sosok Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan

Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan adalah lulusan AKABRI pada tahun 1969. 

Ia mengemban jabatan KSAU pada Juli 1998 sampai April 2002 di era tiga presiden ke-3, ke-4 dan ke-5 RI, yakni era BJ Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri.

Mengutip informasi dari Wikipedia, sejumlah kebijakan ia lakukan dalam masa transisi masa orde baru ke masa reformasi.

Yakni mulai dari  memasang foto Laksamana Muda Udara Omar Dani di deretan foto para mantan Kepala Staf Angkatan Udara, yang pada masa sebelumnya tidak pernah terpasang, mendorong dan mendukung para mantan pejabat senior TNI Angkatan Udara selaku pelaku sejarah untuk menulis buku-buku di seputar kejadian pada tanggal 30 September 1965, hingga mengukuhkan Laksamana Udara Raden Soerjadi Soerjadarma sebagai Bapak AURI.

Baca juga: Belum Habis Ijazah Palsu Jokowi, Muncul Keraguan Ijazah Gibran, Jenderal Bintang 3: Cari Nama Itu

Dilansir dari media sosial TNI AU @militer.udara, Hanafie Asnan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Skep/68/VI/2000 tentang pengukuhan Marsekal TNI (Purn.) R. Suryadi Suryadarma sebagai Bapak AURI.

Pengukuhan sebagai Bapak AURI ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan perjuangannya sehingga TNI Angkatan Udara terlahir dari tidak ada hingga menjadi angkatan udara yang paling canggih dan ditakuti di kawasan Asia Tenggara pada era tahun 1960-an.

Hal ini adalah wujud dari pengabdian Suryadarma kepada negara dan bangsa Indonesia dalam merintis, membangun dan mengembangkan Angkatan Udara Indonesia selama 16 tahun mejabat sebagai Kasau.

Marsekal TNI (Purn.) R. Suryadi Suryadarma adalah Kasau pertama, yang ditetapkan oleh Presiden RI Ir. Soekarno bersamaan dengan pembentukanTentara Republik Indonesia (TRI) dengan dasar Penetapan Pemerintah No.6/ S.D./1946.

Di awal kepemimpinannya dengan kondisi negara yang sedang mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda, Suryadarma mulai merintis operasi-operasi penerbangan sipil dan militer serta merintis pendidikan matra udara.

R. Suryadi Suryadarma adalah seseorang yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Kecintaannya kepada tanah air, bangsa dan negara tetap dia pegang teguh hingga menjelang akhir hayatnya.

Ia menuliskan pesan yaitu: ”Pengabdian tanpa pamrih kepada perjuangan, cinta kepada tanah air dan bangsa, dan pimpinan yang memberi teladan perlu kita amalkan sebaik-baiknya”.

Disebut Temui Muhammadiyah dan MUI

Sebelumnya diberitakan, Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, mengklaim telah memperoleh dukungan dari Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait delapan poin sikap dari Forum Purnawirawan TNI, termasuk pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

Dia mengungkapkan dukungan tersebut dilakukan setelah adanya pertemuan di salah satu tempat di Jakarta.

Bahkan, Suharto juga mengklaim pertemuan tersebut terjadi setelah pihaknya diundang secara khusus oleh Muhammadiyah dan MUI.

"Bahkan, saya diundang MUI dan Muhammadiyah. Bertemu dan mendukung Pak Harto (terkait delapan poin sikap Forum Purnawirawan TNI). (Dukungan perorangan atau organisasi?) Organisasi," katanya dikutip dari YouTube iNews, Rabu (7/5/2025).

"Jadi pada waktu itu kita bersurat kepada mereka. (Perwakilan Muhammadiyah dan MUI -red) 'oh pak nanti kita undang bertemu di sana, tapi kami mendukung delapan (sikap Forum Purnawirawan TNI)," sambung Suharto.

Suharto mengklaim, dalam pertemuan tersebut, dirinya sempat bertemu dengan Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan.

"Tadi dengan sekjen-nya (MUI), nama belakangnya Tambunan bertemu," jelasnya.

Lebih lanjut, Suharto juga mengatakan adanya pertemuan di Yogyakarta pada Senin (12/5/2025) dengan purnawirawan TNI lainnya terkait penggalangan dukungan untuk usulan pemakzulan Gibran.

Bahkan, Suharto menyebut nantinya pertemuan di Yogyakarta itu akan turut dihadiri oleh mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal (Purn) TNI Hanafie Asnan.

"Nanti, tanggal 12, kami ke Yogya atau sesudahnya dengan tim saya (Forum Purnawirawan TNI) karena itu mereka mendukung (pemakzulan Gibran)."

"Di sana, kami bertemu dengan unsur-unsur purnawirawan ABRI, termasuk di sana minta mundur karena adanya dukungan lebih besar lagi. Kami tadi berhubungan dengan Marsekal Hanafie Asnan," jelasnya.

Suharto juga mengklaim adanya dukungan di luar purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran seperti pengajar dan masyarakat sipil.

"Ada dukungan juga dari dosen atau pengajar dan non-dosen," tegasnya.

Bantahan Muhammadiyah dan MUI

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, membantah ikut mendukung pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI yang diwacanakan oleh Forum Purnawirawan TNI.

Adapun pernyataan ini terkait klaim dari mantan Komandan Korps Marinir (Dankormar), Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, yang bahkan menyebut dukungan pemakzulan Gibran itu terjadi setelah Muhammadiyah dan MUI mengundangnya secara khusus di salah satu tempat di Jakarta.

Anwar mengungkapkan Muhammadiyah dan MUI tidak terjun dalam politik praktis.

Dia juga menegaskan terkait wacana pemakzulan Gibran juga bukan ranah dua organisasi besar Islam di Indonesia tersebut.

"Sehubungan dengan beredarnya berita bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung pemakzulan Saudara Gibran sebagai Wakil Presiden, maka perlu saya jelaskan bahwa MUI dan Muhammadiyah tidak berpolitik praktis."

"Masalah adanya desakan untuk memakzulkan wakil presiden itu jelas sudah masuk ke ranah politik praktis dan itu bukan merupakan urusan MUI dan Muhammadiyah," katanya dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Rabu (7/5/2025).

Anwar menegaskan bahwa Muhammadiyah dan MUI hanya peduli agar pemerintah berbuat baik bagi bangsa dan kehidupan yang terbaik untuk rakyat Indonesia.

Dia mengatakan dua organisasi tersebut hanya ingin terciptanya keamanan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pancasila dan konstitusi.

"Yang menjadi concern MUI dan Muhammadiyah adalah bagaimana pemerintah terutama Presiden dan Wakil Presiden bisa berbuat baik dan terbaik bagi bangsa dan negara ini."

"Sehingga rakyat bisa hidup dengan aman, tenteram, damai, sejahtera dan bahagia, serta bisa hidup dalam suasana yang berkeadilan dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya serta ajaran agama seperti yang telah diamanatkan oleh Pancasila dan konstitusi," ujar Anwar.

Pemakzulan Gibran

Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan surat terbuka berisi delapan sikap yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Mereka yang ikut meneken surat tersebut Yakni:

Wapres ke-6 RI periode 1993-1998 sekaligus Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, menteri agama (menag) periode 2019-2020 dan wakil panglima TNI periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, KSAD periode 1999-2000 Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, KSAL periode 2005-2007 Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, KSAU periode 1998-2002 Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.

Delapan sikap forum tersebut yakni :

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja Cina ke Negara asalnya.

5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3.

6. Melakukan reshuffle kepada para menteri, yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para Pejabat dan Aparat Negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) di bawah Kemendagri.

8. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

(Tribunnews.com/ Chrysnha, Yohanes Liestyo, Chaerul Umam)