Sabtu, 16 Agustus 2025

Hercules dan Ormas GRIB

Ormas Grib Tanggapi Pembentukan Satgas Anti Premanisme: Kami Dukung 100 Persen

Ketua Bidang Komunikasi Publik DPP Grib Jaya Razman Nasution menekankan ormas Grib Jaya mendukung hadirnya Satgas Anti Premanisme

|
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Erik S
Tribunnews.com/ Alivio
BERANTAS PREMANISME - Ketua Bidang Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat Grib Jaya Razman Arif Nasution memberikan tanggapan terkait langkah pemerintah membentuk Satuan Tugas Anti Premanisme.  

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Bidang Komunikasi Publik Dewan Pimpinan Pusat Grib Jaya Razman Arif Nasution memberikan tanggapan terkait langkah pemerintah membentuk Satuan Tugas Anti Premanisme. 

Pihaknya tidak mentoleransi kejahatan premanisme yang merugikan masyarakat.

Razman menekankan ormas Grib Jaya mendukung hadirnya Satgas Anti Premanisme.

Baca juga: Kapolri Jamin Keamanan Untuk Investor: Kita Tindak Tegas Setiap Tindakan Premanisme

"Untuk Satgas Anti Premanisme kami dukung 100 (persen),” tegasnya saat dikonfirmasi Tribunnews.com, Sabtu (10/5/2025).

Hal itu menurutnya sejalan dengan sikap Ketua Umum Grib Jaya Rosario de Marshall atau Hercules.

Bagi setiap anggota yang terbukti melanggar hukum akan dipecat dari organisasi.

"Kami bekukan dulu baru kami pecat," tukasnya.

Razman juga menjelaskan bahwa tindakan kekerasan atau premanisme tidak melulu berkaitan dengan ormas.

Terlebih apabila adanya pelanggaran hukum dalam ormas Grib Jaya di daerah tertentu, kemudian menjadi kesalahan satu organisasi.

Sebab penanganan premanisme berbeda satu daerah dengan lainnya.

Atensi Presiden

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan atensi atas maraknya aksi premanisme yang dibungkus dengan atribut organisasi masyarakat.

Juru Bicara Presiden Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Prabowo telah menginstruksikan aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah konkret, termasuk koordinasi langsung dengan Jaksa Agung dan Kapolri.

“Terus terang kita juga merasakan keresahan karena seharusnya tidak boleh aksi-aksi premanisme-premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim usaha yang kondusif,” kata Prasetyo di Istana Negara, Jumat (9/5/2025).

Baca juga: Soedeson Tandra Apresiasi Upaya Kapolri Tindak Tegas Premanisme, Judi Online, hingga Narkoba

“Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah. Dan beberapa hari yang lalu beliau berkoordinasi dengan Jaksa Agung, berkoordinasi dengan Pak Kapolri, untuk mencari jalan keluar terhadap pembinaan terhadap teman-teman ormas, supaya tidak mengganggu iklim perusahaan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat,” lanjutnya.

Menurutnya, saat ini belum diputuskan apakah pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus akan menjadi solusi. 

Namun, fungsi penindakan sudah berjalan melalui kanal-kanal yang ada.

“Tanpa dibentuk pun, tidak segala sesuatu harus diselesaikan dengan menunggu terbentuknya tim. Fungsi-fungsi itu sudah bisa berjalan normal. Melalui teman-teman kepolisian bisa, pembinaan di Kemendagri juga bisa, apalagi kalau sudah masuk ke tindak kriminal, ya polisi bisa langsung menangani,” jelasnya.

“Jadi ya sudah berjalan, tidak perlu menunggu adanya Satgas atau tim khusus itu.”

Prasetyo menegaskan bahwa pemerintah tak akan ragu menindak ormas yang terbukti melanggar hukum.

“Kalau memang ditemukan tindak pidana, ya sanksi. Apalagi kalau tingkat tindak pidananya sudah tidak bisa ditoleransi,” tegas dia.

Baca juga: Kapolda Metro Irjen Karyoto Tidak Akan Pandang Bulu Berantas Premanisme

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menuturkan pemberantasan premanisme bentuk jaminan kepada para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Dia meminta agar para investor agar tak usah khawatir terkait aksi-aksi premanisme karena ada Polri yang akan menindak tegas para pelaku.

"Terkait dengan investasi, tidak usah ragu. Masuk saja, urusan keamanan kami yang nangani," ucap Sigit kepada wartawan di Plaza Senayan, Jakarta, Jumat (9/5/2025).

Sejauh ini, Polri sendiri telah menggelar operasi kewilayahan sejak 1 Mei 2025 untuk memberantas aksi premanisme di seluruh Indonesia.

"Yang jelas Polri menindak tegas setiap tindakan premanisme. Kita sudah membentuk operasi, namanya operasi pekat kewilayahan dalam kurun waktu mulai dari tanggal 1 kemarin sudah ribuan kasus yang tangani," ungkap Sigit. 

Di sisi lain, Sigit juga meminta kepada masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran para preman ini agar segera melapor ke pihak kepolisian.

"Yang jelas kita membuka semua layanan pengaduan dan kita pasti tindak tegas," tuturnya.

Berita Terkait

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan