Mengenal GRIB Jaya, Ormas Besutan Hercules Ditolak di Bali, Peresmian Kantor Dihadiri Prabowo

TRIBUNNEWS.COM - Organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya saat ini tengah menjadi sorotan.

Bahkan di daerah, keberadaan GRIB Jaya mulai mendapat penolakan oleh sejumlah kalangan.

Satu di antaranya di Bali yang menolak GRIB Jaya karena sudah memiliki TNI, Polri, serta pecalang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Lalu apa itu GRIB Jaya?

GRIB Jaya adalah sebuah ormas yang dibentuk Hercules Rozario Marshall, seorang mantan preman Tanah Abang.

Sampai saat ini, Hercules masih menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GRIB Jaya.

Hercules pernah mendapatkan penghargaan Setya Lencana Seroja atas kontribusinya yang dianggap pro terhadap NKRI saat terjadi konflik di Timor Leste.

Ia membantu Kopassus menjadi kuli angkut atau TBO di bidang logistik saat Operasi Seroja di Timor Timur.

Pria asal Timor Leste itu membentuk GRIB Jaya pada tahun 2012.

Prabowo Subianto yang sekarang menjadi presiden pernah ikut meresmikan kantor DPP GRIB di Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat pada Mei 2012.

Dalam unggahannya di media sosial, Prabowo saat itu merasa yakin GRIB dapat konsisten membela kaum tertindas dan memberdayakannya. 

"Pengabdian bagi bangsa dan negara tidak mengenal batas waktu dan tempat. Menciptakan perubahan dengan meningkatkan pelayanan dan rasa nyaman, bukan seperti beberapa ormas yang menebar ancaman dan ketakutan," tulis Prabowo sebagaimana dikutip Tribunnews.com, Senin (12/5/2025).

Baca juga: Razman Sebut Anggota GRIB Jaya Intelektual, Dukung Pemerintah Berantas Premanisme Berkedok Ormas

Meski ikut meresmikan, tapi Prabowo tidak masuk dalam kepengurusan GRIB Jaya. Posisinya adalah Dewan Ketua Pembina.

Sekjen GRIB Jaya, Zulfikar dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram mengatakan, Prabowo adalah bapak organisasi GRIB Jaya.

"Pak Prabowo posisi di GRIB Jaya secara organisasi itu di atas, tertinggi bagi kami, bapak bagi organisasi kita, secara tersirat. Secara tersurat, tidak ada."

"Dan secara pribadi, ketum kita Bapak Hercules dengan Pak Prabowo itu, hubungan emosional pribadi antara seorang ayah dan anak," kata Zulkifar pada 15 Februari 2025.

Sebagai bentuk kesetiaan, GRIB Jaya selalu mendukung Prabowo ketika mengikuti Pemilu.

Termasuk pada Pilpres 2024, GRIB Jaya menyatakan dukungan terhadap Prabowo-Gibran.

Seiring dengan berjalannya waktu, GRIB Jaya memiliki perwakilan Dewan Pimpinan Daerah atau DPD di sejumlah daerah. 

Salah satunya di Jawa Tengah. Bahkan keberadaan GRIB Jaya telah terdaftar secara legal sejak April 2025.

Kepala Kesbangpol Jawa Tengah, Haerudin mengungkapkan, GRIB Jaya sudah terdaftar dengan sah sesuai prosedur yang berlaku. 

"Sudah sesuai prosedur," ujarnya pada Selasa (6/3/2025). 

Haerudin juga menegaskan bahwa ormas ini diharapkan untuk menjaga ketertiban, mencerdaskan masyarakat, dan melindungi kehidupan bangsa.

"Harus tunduk pada ADRT dan hukum," imbuhnya, dikutip dari TribunJateng.com.

GRIB Jaya juga telah memenuhi persyaratan administratif dan telah beroperasi di seluruh kota dan kabupaten di provinsi tersebut.

Selain Jateng, GRIB Jaya juga ada di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Sumatera Utara, dan daerah lainnya.

Ormas ini juga aktif di media sosial, salah satunya Instagram yang diikuti lebih dari 13 ribu follower.

Melalui akun tersebut, GRIB Jaya kerap mengunggah sejumlah kegiatan sosial seperti pembagian sembako hingga aktivitas sang ketua.

Dapat Penolakan

Meski diterima di Jateng hingga Banten, tapi keberadaan GRIB Jaya mendapatkan penolakan di sejumlah daerah.

Pasalnya, anggota ormas tersebut sempat beberapa kali membuat ulah. Salah satunya saat GRIB Jaya menghentikan operasional pabrik di Kalimantan Tengah (Kalteng).

Dikutip dari Tribun Kalteng, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo mengatakan ormas tersebut bakal dievaluasi. 

Edy menyebut, Pemprov Kalteng melalui Badan Kesbangpol selalu memantau perkembangan ormas. 

"Saat ini masih dievaluasi," ujar Edy, saat ditemui awak media usai rapat paripurna di DPRD Kalteng, Senin (5/5/2025).

Edy mengungkapkan, baik Gubernur Kalteng maupun Polda Kalteng, sudah merespons terkait polemik penghentian operasional pabrik oleh ormas GRIB Jaya. 

Sementara itu, Polda Kalteng, membentuk tim satgas terdiri dari Ditkrimum, Ditkrimsus, serta Jatanras untuk menindaklanjuti penghentian operasional pabrik oleh ormas Grib Jaya di Barito Selatan. 

Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan, mengatakan pihaknya akan melakukan penegakan hukum secara tegas dan tetap menjunjung tinggi keadilan. 

Keberadaan GRIB Jaya juga mendapat penolakan di Bali. 

Menurut Manggala Madya Pasikian Pacalang MDA Kabupaten Klungkung, Yudhi Pasek Kusuma, kehadiran ormas dari luar Bali seperti yang saat ini ramai mendapat sorotan. 

Ia melihat kehadiran ormas-ormas dari luar Bali rentan memunculkan masalah baru. 

Misalnya, gesekan-gesekan dengan ormas asli Bali atau dengan panyukerta desa adat dalam hal ini Pacalang. 

"Kehadiran ormas dari luar Bali itu, dikhawatirkan memunculkan perebutan-perebutan lahan dan tentunya akan terjadi gesekan-gesekan sesama ormas yang akan jadi ancaman untuk keamanan di Bali," ungkap Yudhi Pasek Kusuma, Senin, dikutip dari TribunBali.com.

Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, mengungkapkan Pulau Bali tidak perlu ormas dari luar Bali, seperti GRIB Jaya. 

Ia mengatakan Bali sudah memiliki aparatur negara baik itu TNI maupun Polri, serta pecalang untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

"Dari 1.400 lebih desa adat itu sudah memiliki Pecalang desa adat. Nah Pecalang desa adat ini mempunyai peran untuk menjaga estetika dresta wilayah adat itu sendiri," jelas Giri.

Terbaru, Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan akan menolak pendaftaran Ormas GRIB, jika yang bersangkutan akan melakukan pendaftaran ke Kesbangpol Bali. 

"Tidak akan diterima (jika GRIB daftar ke Kesbangpol). Pemerintah daerah berhak kan menolak. Sesuai kebutuhan dan pertimbangan  di daerah," kata Koster.

Ia juga mengungkapkan ada beberapa pertimbangan menolak keberadaan GRIB Jaya di Bali. 

Di antaranya, Bali tidak membutuhkan ormas berkedok penjaga keamanan, tapi sarat melakukan tindakan premanisme. 

Ormas ini dinilai justru menimbulkan gesekan di tengah masyarakat. Kemudian, keamanan dan ketertiban di Bali sudah ditangani oleh Polri dan TNI. 

Selain itu, Bali telah memiliki Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu Berbasis Desa Adat (SIPANDUBERADAT) dan Bantuan Keamanan Desa Adat (BANKAMDA), terdiri dari unsur Pacalang, Linmas, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa. 

"Kehadiran Ormas seperti ini justru akan merusak citra pariwisata Bali, yang dikenal sebagai destinasi wisata dunia yang paling aman dan nyaman dikunjungi," katanya, dikutip dari Kompas.com.

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribun-Bali.com dengan judul TEGAS! Gubernur Koster Tegas Tolak GRIB di Bali Meskipun Akan Daftar di Kesbangpol

(Tribunnews.com/Sri Juliati)(TribunJateng.com/Budi Susanto) (Tribunkalteng.com/Ahmad Supriandi) (TribunBali.com/Ni Luh Putu Wahyuni)