Utut Adianto Klaim Mayoritas Kader Ingin Megawati Lanjut Ketum PDIP: Semua Tergantung Ibu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Utut Adianto, menyebut bahwa mayoritas pengurus daerah (DPD) dan kader PDIP masih menginginkan Megawati Soekarnoputri melanjutkan kepemimpinannya sebagai ketua umum dalam kongres partai yang akan datang. 

Namun, keputusan akhir disebut sepenuhnya berada di tangan Megawati.

“Lho kalau sekarang kan, teman-teman baik dari DPD maupun kader, tone-nya masih kepingin ibu lagi, ya tergantung ibu,” kata Utut saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5/2025).

Ketua Komisi I DPR RI itu menekankan bahwa meskipun aspirasi kader kuat, keputusan untuk melanjutkan kepemimpinan tetap bergantung pada kesediaan Megawati.

“Kalau ibu masih berkenan kan masih beliau, tetapi semuanya kan tergantung ibu,” ujarnya.

Baca juga: Semua Paslon Pilkada Barito Utara Didiskualifikasi Gegara Politik Uang, Golkar Minta Evaluasi Pemilu

Menanggapi anggapan bahwa semua keputusan di PDIP bergantung pada Megawati, Utut menegaskan bahwa partainya menganut sistem “demokrasi terpimpin” yang merupakan ciri khas ideologi PDIP sejak era Presiden pertama RI, Soekarno.

“Lho kok PDIP semua tergantung ibu? Kan begitu pertanyaan kamu berikutnya. Apa orang lain ini enggak punya pikiran? Orang lain punya pikiran, tetapi di PDIP itu demokrasinya terpimpin,” jelas Utut.

Ia menambahkan, Megawati dianggap sebagai representasi ideologi dan arah perjuangan partai, sehingga wajar jika keputusan strategis tetap dipusatkan pada dirinya.

“Demokrasi terpimpin dulu Bung Karno ngomong, sekarang dipimpin oleh ibu. Ibu merepresentasikan kita, ide, jadi demokrasi terpimpin,” imbuhnya.

Soal Sekjen, PDIP Gunakan Sistem Formatur Tunggal

Terkait posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang kini diisi Hasto Kristiyanto, Utut menyebut mekanismenya berbeda dengan jabatan ketua umum.

Dalam struktur PDIP, pemilihan sekjen tidak dilakukan secara voting, melainkan melalui sistem formatur tunggal yang menjadi hak prerogatif ketua umum terpilih.

“Kalau di PDI itu enggak pemilihan (Sekjen). Misalnya ibu aklamasi ketua umum, nanti ibu yang menyusun kabinetnya. Ibu formatur tunggal,” ungkapnya.

Baca juga: Temui Kasmudjo Dosen PA Semasa Kuliah di UGM, Jokowi Tawari Bantuan Hukum

Saat ditanya siapa sosok yang berpotensi menggantikan Hasto, Utut mengaku belum mengetahui dan menyerahkannya sepenuhnya kepada Megawati.

“Kalau itu kamu yang nanya, saya mana tahu. Kalau ketua umum berkenannya kamu, ya kamu,” ujarnya.