Buku Sejarah Indonesia Hasil Penulisan Ulang akan Uji Publik Bulan Juni 2025

​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud), Fadli Zon mengatakan sepuluh jilid buku sejarah Indonesia hasil penulisan ulang akan memasuki tahap uji publik secara terbuka pada bulan Juni atau Juli 2025 mendatang. Hal ini disampaikan Fadli Zon dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5/2025).

Baca juga: Fadli Zon: Penulisan Ulang Sejarah RI Tidak Dimulai dari Nol dan Bukan untuk Kepentingan Politik

Fadli menyebut, uji publik ini dirancang untuk melibatkan para sejarawan dan ahli dari berbagai bidang sesuai dengan tema tiap jilid buku.

"Rencananya pada bulan bulan Juni atau Juli akan kita buka diskusi per tema dengan melibatkan dan memperdebatkan ini dari tempat tempat dari berbagai macam ahli," kata Fadli dalam rapat.

"Saya kira ini memang semacam uji publik dan saya kira disitu bisa kita lakukan," tambah Fadli Zon.

Fadli menjelaskan bahwa proses penulisan ulang sejarahRI saat ini masih berlangsung. Politikus Partai Gerindra ini mengimbau agar masyarakat tidak terburu-buru memperdebatkan proses penulisan ulang sejarah sebelum seluruh karya selesai disusun.

Fadli menilai, perdebatan akan lebih bermakna jika dilakukan setelah karya tersebut benar-benar rampung. 

Baca juga: Fadli Zon Bantah Ada Pemasangan Lift dan Eskalator di Candi Borobudur

"Tetapi kan harus ditulis dulu kalau cuma kerangka yang kita perdebatkan itu seperti memperdebatkan pepesan kosong begitu ya jadi sejarahnya ditulis baru kita perdebatkan," ungkapnya.

Fadli menjelaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang dimuat nantinya sebagian besar merupakan bagian dari buku Sejarah Nasional Indonesia maupun Indonesia dalam Arus Sejarah.

"Peristiwa-peristiwa paling juga yang telah menjadi bagian dari buku Sejarah Nasional Indonesia, atau Indonesia dalam arus sejarah yang menjadi acuan yang memang sudah melibatkan ratusan sejarawan sebelumnya. Jadi tidak dimulai dari 0 sebetulnya," ujarnya.

Dia menekankan bahwa penulisan ulang ini lebih menitikberatkan pada cara pandang yang digunakan dalam menyusun narasi sejarah.

"Tetapi yang ingin kita mulai perspektif Indonesianya, atau Indonesia sentris," ujar Fadli.

Fadli menanggapi kekhawatiran sejumlah anggota dewan mengenai kemungkinan adanya sejarah yang disusun berdasarkan perspektif politik tertentu.

Baca juga: Menteri Kebudayaan Fadli Zon Ungkap 6 Urgensi Penulisan Ulang Sejarah Nasional

"Kalau ada menyebut ​official history atau sejarah resmi ya itu mungkin hanya ucapan saja, tetapi tidak mungkin ditulis ini adalah sejarah resmi tidak ada itu," ucap Fadli.