Sosok Bob Hardian Syahbuddin, Dosen UI yang Jadi Saksi Ahli dalam Sidang Perkara Hasto Kristiyanto

TRIBUNNEWS.COM - Simak sosok Bob Hardian Syahbuddin, dosen Universitas Indonesia (UI) yang dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang perkara Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Bob dihadirkan oleh Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama pemeriksa forensik/penyelidik pada Direktorat Deteksi dan Analisis Korupsi KPK, Hafni Ferdian.

Keduanya akan memberikan keterangan dalam perkara dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku yang menjerat Hasto.

“Dua ahli, Bob Hardian Syahbuddin dan Hafni Ferdian. Keduanya hadir,” kata jaksa KPK Nur Haris Arhadi, Senin (26/5/2025), dikutip dari Kompas.com. 

Sebagai informasi, dalam perkara dugaan suap PAW ini, Hasto didakwa memberikan uang sejumlah 57.350 dollar Singapura atau setara Rp 600 juta kepada eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada rentang waktu 2019-2020.

Tindakan ini disebut dilakukan bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah, kader PDI-P Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Uang ini diduga diberikan dengan tujuan supaya Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui PAW Calon Legislatif Terpilih Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I atas nama anggota DPR periode 2019-2024 Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Selain itu, Hasto juga didakwa menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun untuk merendam telepon genggam ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap Wahyu Setiawan.

Perintah kepada Harun dilakukan Hasto melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan.

Tak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebut memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Atas tindakannya, Hasto didakwa melanggar Pasal 21 dan Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Baca juga: Pakar Hukum Pidana Nilai Hasto Berpeluang Bebas Jika Jaksa Gagal Buktikan Dakwaan

Sosok Bob Hardian Syahbuddin

Nama: Ir. Bob Hardian Syahbuddin, M.Kom., Ph.D

Alamat: Ciracas, Jakarta Timur

Pendidikan:

• Ph.D. (Information Technology, The University Of Queensland)
• M.Kom. (Ilmu Komputer, Universitas Indonesia)
• Ir. (Teknik Elektro, Universitas Indonesia)

Publikasi

• Ronsana, G. G., Shihab, M. R., Syahbuddin, B. H., & Fitriani, W. R. (2018, October). Factors Influencing Customer’s E-Loyalty in Tourism E-Marketplace. In 2018 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI) (pp. 237-241). IEEE.
• Budianto, A., & Saragih, H. (2011). Penerapan system Listrik PLN Prabayar dengan Penggunaan dan Pengoperasian KWH Meter Prabayar secara IT dalam E-payment Sistem 

Bob Hardian Syahbuddin adalah seorang dosen dan peneliti bidang mobile computing, networking & architecture di Fakultas Ilmu Komputer (Fasilkom) Universitas Indonesia (UI).

Sidang perkara Hasto Kristiyanto bukan kali pertama Bob dihadirkan sebagai saksi ahli dalam persidangan.

Pada Maret 2018 lalu, Bob dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan perkara korupsi proyek e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto.

Dalam keterangannya, Bob mengatakan, dari 150 juta keping Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP), baru 7,4 juta keping yang sudah diverifikasi.

Padahal, proses verifikasi penting untuk memastikan kebenaran data pada setiap keping e-KTP.

Bob bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto.

"Proses ini tidak dilakukan. Dari 150 juta lebih, yang diaktivasi dan verifikasi, yang saya lihat cuma 7,4 juta," ujar Bob, saat bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (12/3/2018), dilansir Kompas.com. 

Menurut Bob, dalam prosesnya, data tunggal yang telah direkam dimasukkan ke dalam chip melalui tahap personalisasi.

Kemudian, setelah e-KTP diterbitkan,  harus dilakukan proses aktivasi dan verifikasi.

Bob mengatakan, tujuan verifikasi dan aktivasi adalah untuk memastikan apakah data yang dimasukkan ke e-KTP sudah benar atau tidak.

Selanjutnya, memastikan bahwa identitas sesuai dengan orang yang menerima e-KTP.

"Waktu aktivasi dan verifikasi, yang bersangkutan harus datang untuk cek sidik jari di e-KTP-nya," kata Bob.

(Tribunnews.com/Rizki A.) (Kompas.com)