Survei Indikator soal Ijazah Jokowi, Refly Harun: Ada Pihak yang Berusaha Pengaruhi Publik

TRIBUNNEWS.COM - Pakar hukum tata negara Refly Harun menilai, ada pihak yang berusaha memengaruhi publik soal polemik keabsahan ijazah Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pihak tersebut, bisa berasal dari pihak Jokowi langsung maupun pihak di luar ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini.

Hal ini disampaikan Refly Harun saat menanggapi apakah hasil Survei Indikator Politik Indonesia mengenai kepercayaan publik terhadap ijazah Jokowi dapat memengaruhi proses hukum yang berjalan.

Diketahui, survei terbaru dari lembaga Indikator Politik Indonesia mencatat, sebanyak 66,9 responden menyatakan tidak percaya Jokowi sudah melakukan pemalsuan ijazah.

Sementara, 19,1 persen responden percaya Jokowi palsukan ijazah.

Survei ini melibatkan 1.286 responden dengan wawancara melalui sambungan telepon pada periode 17-20 Mei 2025.

Metode sampel menggunakan double sampling dengan menghasilkan margin of error 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 93 persen.

Dari survei tersebut, diketahui pula 75,9 persen responden mengetahui kasus dugaan ijazah palsu Jokowi.

Berusaha Pengaruhi Publik

Dalam tayangan Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV Jateng, Rabu (28/5/2025), Refly Harun menilai, pihak Jokowi langsung maupun pihak yang di luar Jokowi berusaha memengaruhi publik.

Sehingga, ia menilai, pengadilan harus jeli melihat, pihak yang ingin polemik ijazah ini berakhir atau pihak yang tetap ingin mempersoalkannya.

"Sekarang ini menurut saya ya, baik pihak Jokowi maupun pihak yang di luar Jokowi berusaha mempengaruhi publik saat ini, yaitu dari pihak Jokowi ya case closed bahwa tidak ada media atau forum untuk mempertanyakan soal keaslian ijazahnya. Tapi dari pihak lain berharap bahwa tetap ada," kata Refly.

Baca juga: Survei Indikator Ungkap 66,9 Persen Responden Tak Percaya Isu Ijazah Palsu, Jokowi: Logikanya Sehat

"Nah, karena itu menurut saya ya harusnya ini bisa ditangkap oleh pengadilan," tambahnya.

"Karena pengadilan itulah tempat yang sah untuk membuktikan ini semua sepanjang itu dilakukan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, clean government," lanjutnya.

Refly pun menyebut, pembuktian keaslian ijazah Jokowi harus dilakukan di proses pengadilan di Pengadilan Negeri (PN) Solo.

"Dan kita tahu bahwa sedang berproses ada yang namanya perbuatan gugatan perbuatan melawan hukum di Solo. Di situlah menurut saya harus dibuktikan apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak," jelas Refly.

"Karena apa? Kalau forumnya perdata, menurut saya jauh lebih bermartabat karena tidak membuat orang menjadi di pesakitan terlebih dahulu baik sebagai tersangka maupun terdakwa. Nah, ini yang menurut saya ditunggu masyarakat dengan haknya, apakah memang ijazah itu asli atau tidak," tandas Refly.

Dikritik Soal Pendanaan dan Motif di Balik Survei

Terkait hasil survei Indikator Politik Indonesia soal ijazah Jokowi ini, Refly Harun mengaku tetap menghormatinya.

Namun, ia tetap melontarkan kritikan, dengan melihat beberapa aspek, misalnya sumber dana dan motif di balik survei tersebut.

Hal ini disampaikan Refly Harun dalam tayangan Kompas Petang yang diunggah di kanal YouTube KompasTV Jateng, Rabu (28/5/2025).

Menurut Refly, jika sumber dana survei tersebut, berkaitan atau berasal dari yang bersangkutan, dalam hal ini Jokowi, maka ia tidak percaya hasilnya.

"Ya, pertama ya kita hormati saja, tetapi memang kalau saya disuruh mengkritik ya, pertama saya ingin tahu sumber dananya dulu," papar Refly.

"Kalau sumber dananya itu terkait dengan yang bersangkutan atau ada hubungan-hubungan kaitan yang bersangkutan, saya terus terang nggak percaya," katanya.

Lalu, Refly mempertanyakan motif dari survei tersebut, sebab belakangan banyak pihak yang dibayar untuk mengampanyekan bahwa ijazah Jokowi asli.

"Yang kedua, apakah motivasinya, misalnya campaign?" tanya Refly.

"Kan kita tahu bahwa banyak orang sekali yang, maaf kata ya, dibayar untuk mengkampanyekan bahwa ijazah Jokowi asli," jelasnya

"Itu beda sama masyarakat yang biasanya yang ngomong apa adanya," lanjutnya.

(Tribunnews.com/Rizki A.)