Maklumi Menterinya yang Kadang Ada Salah Bicara, Prabowo Tak Berniat Reshuffle: Mereka Kerja Keras

TRIBUNNEWS.COM - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan tidak ada rencana untuk melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.

Ia menilai sejauh ini menterinya sudah bekerja dengan baik.

Pernyataan Prabowo itu untuk menepis berbagai spekulasi politik yang sempat beredar mengenai potensi perombakan jajaran kabinet di tengah dinamika politik nasional.

"Saya tidak ada rencana mau reshuffle," kata Prabowo, usai menghadiri Konferensi Internasional tentang Infrastruktur (International Conference on Infrastructure/ICI) di JCC, Senayan Jakarta, Kamis, (12/6/2025).

"Kalau menurut saya ya begini. Untuk supaya tidak ada spekulasi dalam arti saya sekarang sampai saat ini, saya menilai bahwa menteri-menteri saya bekerja dengan baik, terus terang saja," sambungnya.

Prabowo pun menganggap wajar mengenai adanya sejumlah kritik yang dilemparkan kepada beberapa menteri, karena ada yang salah bicara atau lain sebagainya.

Sebab, dia menganggap kritik itu sebagai hal yang biasa dan justru disebutnya baik.

Apalagi, di sebuah negara demokrasi, kritik merupakan hal yang lumrah karena pemerintah juga tidak bisa memuaskan semua pihak.
 
"Bahwa di sana sini ada kritik itu baik dan itu biasa. Tapi, saya sebagai pengguna, saya sebagai user, menteri-menteri saya bekerja dengan baik." ujar Prabowo.

"Kadang-kadang ada salah bicara, Itu biasa. Tapi, mereka kerja keras, niat mereka baik. Kami sudah kompak," ucapnya.

Pengamat: Reshuffle Kabinet Sudah Layak Dilakukan Presiden

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan perombakan kabinet atau reshuffle Kabinet sudah layak dilakukan Prabowo sebagai presiden.

Alasannya, karena banyaknya evaluasi dari publik yang mengemuka.

Baca juga: Wacana Rencana Reshuffle Kabinet Mencuat Usai Elite Gerindra Temui Megawati, Istana: Belum Ada Ya

Termasuk tentang kementerian yang dianggap potensial merusak reputasi pemerintahan Prabowo dengan kegaduhan dan gagasan yang tidak berdampak.

"Tiga bulan pertama seharusnya presiden sudah mampu menilai kinerja Kementerian, terlebih ini sudah 6 bulan lebih. Evaluasi tentu sudah miliki kecukupan data," kata Dedi, dalam keterangannya, Selasa (10/6/2025).

Menurut Dedi, Presiden perlu mengambil langkah pergantian untuk memperkuat cita-cita pembangunan agar lebih solid, dan terbangun sistem kerja lebih baik.

Dedi pun menduga, Prabowo hingga saat ini belum melakukan reshuffle meski desakan publik menguat, karena pertimbangan politis terkait komposisi koalisi yang belum sepenuhnya solid.