Reshuffle Kabinet Dinilai Jadi Momentum Selamatkan Demokrasi Ekonomi Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Seruan reshuffle Kabinet Prabowo-Gibran kembali mencuat di tengah tekanan ekonomi nasional yang dinilai makin terpuruk. Perombakan jajaran menteri kini dipandang bukan sekadar wacana politik, tetapi menjadi kebutuhan mendesak demi menyelamatkan arah demokrasi ekonomi Indonesia dari ancaman ketimpangan dan ketidakadilan.

Co-Founder Forum Intelektual Muda, Muhammad Sutisna, menyebut kondisi perekonomian saat ini ibarat kapal yang oleng di tengah badai.

Ia menyoroti lemahnya kinerja perdagangan, merosotnya industri manufaktur, serta derasnya arus impor ilegal yang memukul sektor riil.

“Kinerja perdagangan memburuk, industri manufaktur melemah, dan banjir impor ilegal kian memukul sektor riil,” ujar Sutisna dalam keterangan tertulis, Kamis (22/5/2025).

Baca juga:  Seskab Teddy Interaksi dengan PM Paetongtarn Ketika Prabowo ke Thailand

Ia juga menilai, kebijakan perdagangan yang longgar telah memperparah defisit sektor migas, dan secara substansial menjauhkan semangat demokrasi ekonomi sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945.

"Reshuffle kabinet bukan sekadar pilihan, tapi kewajiban untuk menyelamatkan kapal bangsa agar tak karam oleh gelombang globalisasi," tambahnya.

Rocky Gerung: Perlu Energi Baru untuk Wujudkan Demokrasi Ekonomi

Pandangan serupa disampaikan pengamat politik Rocky Gerung dalam acara Sarasehan Aktivis Lintas Generasi yang digelar dalam rangka 27 Tahun Reformasi, Rabu (21/5/2025), di Jakarta. 

Rocky menilai reshuffle merupakan langkah revolusioner untuk menghidupkan kembali cita-cita demokrasi ekonomi yang menurutnya mulai kabur di tengah dominasi korporasi dan membanjirnya barang impor ilegal.

"Karena itu harus ada reshuffle, lumpuhkan kabinet, isi dengan energi baru. Prinsip dasarnya," kata Rocky dalam pernyataannya.

Baca juga: Beda Nasib: Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Dihentikan Polisi, Pencemaran Nama Baik Tetap Diproses

Rocky juga menyoroti ketidakmungkinan para menteri mengundurkan diri secara sukarela dari kabinet.

"Kita tak mungkin minta menteri-menteri ini untuk bunuh diri, meninggalkan kabinet, karena kepentingan, modalnya sudah diambil," ujarnya. 

Ia menilai saat ini merupakan momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengawali era baru dengan komposisi kabinet yang lebih selaras dengan semangat sosialisme modern.

Imbas Impor Ilegal dan Usulan Nama Baru di Kabinet

Sepanjang tahun 2024, pasar domestik dibanjiri barang impor ilegal, yang diperparah oleh kebijakan Kementerian Perdagangan melalui Permendag Nomor 3 dan 7 Tahun 2024.

Aturan tersebut dinilai terlalu longgar dan merugikan pelaku industri lokal, termasuk pelaku UMKM, yang kesulitan bersaing dengan produk impor berharga murah.

“Demokrasi ekonomi kini terkubur di bawah dominasi importir. Rakyat kecil menanggung beban. Ini krisis keadilan pasar,” ujar Sutisna.

Baca juga: Respons Bahlil Soal Isu Reshuffle Kabinet yang Akan Dilakukan Prabowo dalam Waktu Dekat