Respons Polemik Tambang Nikel Raja Ampat, Jokowi Setuju Izin Tambang Dicabut Jika Rusak Lingkungan

TRIBUNNEWS.COM - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), ikut menanggapi soal polemik tambang nikel yang ada di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Jokowi mengatakan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang nikel di Raja Ampat sudah ada sejak lama.

Perpanjangan izinnya pun berada di kewenangan kementerian terkait.

"Di kementerian itu masalah teknis, itu sudah diberikan izin sejak lama."

"Perpanjangan izinnya di kementerian itu masalah teknis itu," kata Jokowi, dilansir Kompas TV, Sabtu (14/6/2025).

Diketahui, polemik tambang nikel di Raja Ampat menjadi perhatian publik karena dinilai merusak lingkungan.

Terlebih kawasan Raja Ampat selama ini dikenal sebagai kawasan wisata unggulan di wilayah timur Indonesia.

Terkait kerusakan lingkungan akibat tambang nikel di Raja Ampat ini, Jokowi mengaku belum melihat langsung bentuk kerusakan akibat aktivitas tambang ini.

Namun, Jokowi mengaku setuju izin tambang di Raja Ampat jika memang aktivitas tambangnya merusak lingkungan.

"Ya saya belum lihat lapangannya seperti apa, tapi kalau mengganggu lingkungan, kalau perlu disetop ya disetop, kalau perlu dicabut ya dicabut," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, pemerintah telah mencabut izin empat perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat.

Baca juga: Politisi PDIP Minta Pemerintah Usut Biang Pemberi Izin Tambang di Raja Ampat

Perusahaan tersebut yakni  PT Anugerah Surya Pratama, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Kawei Sejahtera Mining, dan PT Nurham.

Sementara itu, untuk PT Gag Nikel, izinnya tak dicabut karena dinilai telah memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang baik dan merupakan aset negara.

Hal ini menandakan PT Gag adalah satu-satunya perusahaan tambang di Raja Ampat yang izinnya tak dicabut pemerintah.

Ketika ditanya terkait PT Gag Nikel ini, Jokowi pun tak mau berkomentar banyak.

Jokowi hanya menegaskan, masalah izin tambang ini berada di ranah kementerian.

"Itu tanyakan kementerian," jelas Jokowi.

Baca juga: KPK Sudah Kaji Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Raja Ampat, Tapi Tindak Lanjut Tertahan, Kenapa?

Greenpeace Desak Cabut Izin Tambang PT Gag Nikel

Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, meminta pemerintah juga mencabut IUP PT Gag Nikel di Raja Ampat.

Pencabutan izin PT Gag Nikel ini dinilai perlu dilakukan demi perlindungan kawasan Raja Ampat.

Terlebih aktivitas tambang nikel ini masih mengintai kawasan konservasi penting di dunia tersebut.

"Pemerintah seharusnya mencabut pula izin PT Gag Nikel, demi perlindungan Raja Ampat secara menyeluruh," jelas Arie, Kamis (12/6/2025).

Diketahui, pemerintah telah mencabut empat IUP aktif di Raja Ampat.

Arie menyebut sebelumnya terdapat 16 izin pertambangan nikel di Raja Ampat, tapi hanya lima izin yang aktif.

Kini empat izin aktif tersebut telah dicabut dan tersisa izin untuk PT Gag Nikel saja.

"Total ada 16 izin pertambangan nikel di Raja Ampat, meliputi lima izin aktif dan 11 izin yang sebelumnya pernah diterbitkan–tetapi sudah dibatalkan atau dibekukan," kata Arie.

Baca juga: Komnas HAM: Tambang Nikel di Raja Ampat Bertentangan dengan Hak atas Lingkungan Hidup yang Sehat

Sebanyak 12 dari 16 izin yang ditemukan tersebut berada di kawasan Geopark Global UNESCO.

"Dua izin yang sebelumnya dibatalkan atau berakhir, tapi diterbitkan kembali pada tahun 2025," tuturnya.

Kemudian, tiga izin lain yang sebelumnya dibatalkan atau izin yang aktif kembali setelah perusahaan menggugat ke pengadilan dan menang.

"Izin yang sebelumnya diterbitkan untuk pertambangan nikel di Kepulauan Fam. Izin ini mencakup area tujuan wisata terkenal Piaynemo," terangnya.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Dennis Destryawan)

Baca berita lainnya terkait Tambang Nikel di Raja Ampat.