Andi Azwan Sebut Kader PDIP Beathor Cuma Mau Pansos Bilang Ijazah Jokowi Dibuat di Pasar Pramuka

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum (Waketum) Jokowi Mania, Andi Azwan, memberikan respons terkait pernyataan politikus senior PDIP, Beathor Suryadi yang menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo (Jokowi) dicetak di Pasar Pramuka.

Menurut Andi, dalam hal ini Beathor hanya ingin menumpang panjat sosial (pansos) saja dengan memanfaatkan situasi yang ada.

Bahkan, Andi menyebutkan bahwa perkataan Beathor soal ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka adalah omong kosong.

"Mohon maaf kalau saya bilang, ini mau pansos aja ini, memanfaatkan situasi-situasi ini untuk bisa tampil, karena apa yang diceritakan itu omong kosong menurut saya," katanya, dikutip dari YouTube Official iNews, Sabtu (21/6/2025).

Andi pun mengklaim bahwa dirinya merupakan teman dekat Jokowi dan selama ini tidak pernah ada pembahasan mengenai masalah ijazah tersebut.

"Karena saya ada di situ juga dan tidak ada pembicaraan-pembicaraan itu, saya juga teman baik Pak Widodo (Jokowi), tidak ada bicara masalah-masalah itu."

"Jadi apa yang dikatakan Bang Beathor itu saya katakan adalah omong kosong," tegas Andi.

Kendati demikian, sebelumnya, Andi mengaku belum pernah melihat wujud fisik ijazah Jokowi itu.

Sebab, kata dia, dalam Jokowi Mania, dia berada di divisi sosialisasi kampanye yang bertugas untuk menentukan jadwal kampanye Jokowi.

"Kita tidak melihat ijazah (Jokowi) langsung, karena kita di bagian sosialisasi kampanye untuk menentukan jadwal kampanye beliau," jelasnya.

Selain itu, dia juga mengaku tidak mengenal kader PDIP Beathor yang menyebutkan ijazah Jokowi dicetak di Pasar Pramuka tersebut.

Baca juga: Politikus PDIP Klaim Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka, Rocky Gerung Sebut Kubu Jokowi Gugup

"Saya tidak kenal Bang Beathor, saya tidak kenal dengan dia," ungkapnya.

Sebelumnya, Beathor mengungkapkan bahwa ijazah Jokowi pernah dicetak ulang secara buru-buru di Pasar Pramuka.

Karena pada saat itu, masih terdapat kekurangan dokumen yang harus segera dilengkapi untuk keperluan pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Cetak ulang itu menjelang pencalonan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012," ujarnya, dalam dialog program iNews Room, Rabu (18/6/2025).

Adapun, kata Beathor, pembuatan dokumen itu dirancang dalam pertemuan antara tim inti Jokowi dari Solo dan kader PDIP DKI Jakarta di kawasan Cikini.

Dari pihak Solo ada tiga nama, yakni David, Anggit, dan Widodo, sedangkan dari kader PDIP DKI Jakarta, ada Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto.

"Yang mencetak ijazah ke Pasar Pramuka cuma Widodo saja. Itu atas penjelasan Dani Iskandar, bahwa Widodo yang datang ke Pasar Pramuka untuk mencetak ijazah itu tahun 2012," bebernya.

Namun, Widodo yang disebut-sebut sebagai aktor kunci dalam dugaan pencetakan ini, kini menghilang sejak isu ijazah Jokowi diangkat dalam buku kontroversial karya Bambang Tri.

Setelah selesai dicetak, ijazah Jokowi tersebut kemudian diserahkan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta saat itu, yakni Prasetyo Edi Marsudi.

Kemudian, bersama sejumlah pihak termasuk M Syarif dari Gerindra, Prasetyo menyerahkannya ke KPU DKI Jakarta.

Di sana, mereka bertemu dengan Ketua KPU DKI saat itu, Juri Adrianto. 

Namun, menurut Beathor, baik Prasetyo maupun pihak partai, pada saat itu tidak mengetahui asal-usul dokumen ijazah yang dibawa itu dan hanya menerimanya saja.

"Saya sudah komunikasi dengan pak Pras. Saya juga sudah pertanyakan kepada pak Syarif. Mereka melihat gitu semua ijazah, terus diserahkan ke partai, dari partai langsung ke KPUD," ungkapnya.

Respons Kubu Jokowi

Sebelumnya, kubu Jokowi telah memberikan pernyataan mereka terkait tudingan ijazah Jokowi dibuat di Pasar Pramuka itu.

Kuasa hukum Jokowi, Rivai Kusumanegara mengatakan bahwa tudingan tersebut hanya sekadar informasi yang tidak bisa dibuktikan.

"Kami selaku kuasa hukum menilai hal tersebut hanya sekadar informasi yang bersifat bebas dan tentunya tidak memiliki nilai pembuktian," ungkapnya, dikutip dari YouTube Official iNews, Sabtu.

Terlebih lagi, kata Rivai, disebutkan bahwa ijazah Jokowi itu dibuat di Pasar Pramuka menjelang pencalonan Gubernur DKI Jakarta pada 2012 lalu.

Padahal, sebelum mencalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta itu, Jokowi sudah terlebih dahulu menjadi Wali Kota Solo dan ijazahnya pun sudah tercatat di Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada saat itu.

"Apalagi kalau kita ikuti itu, seolah-olah cerita dari cerita. Seolah-olah itu dilakukan di tahun 2019 pada saat mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta (Jokowi)."

"Pertanyaan mendasarnya adalah, lalu apa yang digunakan ijazah Pak Jokowi pada saat mengikuti Pilkada Solo yang jauh sebelumnya dan memang tercatat di KPUD sudah ada ijazah Pak Jokowi pada saat itu," katanya.

Jika memang benar ijazah Jokowi itu palsu, Rivai pun meragukan partai sebesar PDIP mau mengusung Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta, bahkan hingga menjabat Presiden selama dua periode.

"Kami juga sangat menyangsikan partai sebesar PDIP mengusung gubernur maupun presiden 2 kali (Jokowi) dengan menggunakan ijazah yang seolah-olah dipalsukan."

"Apalagi dalam cerita tersebut seolah-olah ada tokoh-tokoh PDIP yang ikut terlibat dan mengetahui, kami sangat menyangsikan itu ya," ujarnya.

Rivai lantas menegaskan bahwa Jokowi tidak mempunyai motif apapun untuk memalsukan ijazahnya.

Sebab, kata Rivai, untuk menjadi seorang kepala daerah atau bahkan presiden, sebenarnya hanya cukup menggunakan ijazah SMA.

"Satu hal yang mungkin perlu dicermati adalah menurut kami, tidak ada motif bagi Pak Jokowi untuk memalsukan ijazah S1-nya, karena pada prinsipnya menjadi kepala daerah maupun presiden, cukup dengan ijazah SMA, jadi untuk apa memalsukan ijazah S1," katanya.

Kalaupun ijazah S1 itu diperlukan, kata Rivai, pihak UGM sendiri sudah memberikan keterangan soal ijazah Jokowi tersebut, bahkan Bareskrim Polri telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli.

"Apalagi kenyataannya kita dengar sendiri dari pihak UGM maupun banyak saksi yang sudah digali keterangannya, termasuk hasil Puslabfor bahwa ijazah itu asli. Jadi kami melihat ini hanya sekadar informasi yang berkembang dan tidak bisa dipertanggungjawabkan," pungkas Rivai.

(Tribunnews.com/Rifqah)